Kamis, 14 Nov 2019

Sikap Jokowi Soal Revisi UU KPK Dinilai Tak Jelas

* KPK Ingatkan Janji Kampanye
admin Selasa, 10 September 2019 19:08 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum mengambil sikap tegas terhadap rencana DPR merevisi Undang-undang (UU KPK). Jokowi dituntut menentukan sikapnya, berada di barisan pendukung atau penolak RUU KPK.

"Selama ini sikap Presiden selalu swing, tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini. Usul saya, Presiden harus berpidato depan teman-teman media, menyatakan sikapnya apakah dia berencana terlibat dalam upaya mengubah undang-undang KPK yang berujung matinya KPK, atau Presiden mewakili aspirasi publik menolak perubahan ini dan menyatakan langsung agar polemik ini berhenti," kata Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Unand, Feri Amsari, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9).

Menurut Feri, Jokowi tentu tak menginginkan suasana politik yang gaduh. Sikap Jokowi, tambah Feri, kunci dari penyelesaian pro dan kontra RUU KPK.

"Sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, tentu dia (Jokowi) berkeinginan proses karut marut politik tidak berkepanjangan, sehingga harusnya Presiden segera menyampaikan sikapnya secara jelas, sebelum orang memahami Presiden pada dasarnya memang berencana dan terlibat dalam upaya mematikan KPK, baik dengan mengirim 10 pimpinan yang bermasalah maupun melalui perubahan undang-undang tersebut," ujar Feri.

Feri menegaskan RUU KPK cacat secara formil karena tak ada di daftar program legislatif nasional (prolegnas) prioritas. Feri berpendapat alasan DPR menggodok RUU KPK saat ini tak masuk akal karena hal tersebut sebelumnya dibahas bertahun-tahun lalu.
"Nah sekarang itu tidak ada di dalam prolegnas prioritas, tiba-tiba naik di tengah jalan. Alasan DPR (RUU KPK) itu sudah pernah dibahas 2016, oleh karena itu ditunda, maka dibahas 2018, itu alasan yang tidak masuk akal," terang Feri.

"Kedua, alasannya sudah ada putusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan bahwa wajib bagi DPR memenuhi prolegnas yang ada, sehingga kemudian tanpa ada surprise dari Presiden, (RUU KPK) bisa dibahas, ini juga tidak masuk akal," sambung Feri.

Feri menuturkan bila kata 'wajib' dalam putusan MKD dijadikan alasan, bukan serta merta DPR boleh tak mengikuti syarat prosedural pembentukan undang-undang. Dia pun menilai RUU KPK diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia pesimis jika nantinya ada pihak yang menggugat undang-undang tersebut, MK akan bersikap profesional.

"Saya pikir rentan memang (digugat ke MK), tetapi partai sudah bermain di banyak titik, kuasai parlemen, kuasai Presiden, menguasai MK," pungkas Feri.

KPK Ingatkan Janji Kampanye
Sementara itu, KPK meminta Presiden Jokowi tidak menindaklanjuti revisi UU KPK yang diusulkan DPR. KPK mengingatkan semangat pemberantasan korupsi yang dijanjikan Jokowi sewaktu kampanye.

"Kalau bicara pemberantasan korupsi kan nggak cuma buat kampanye waktu mau pemilu, itu dipakai buat pemilu, publik kemudian mencoblos mereka yang menyoal pemberantasan korupsi, tapi hari ini kita tidak melihat mana dong penguatan untuk pemberantasan korupsi. Menurut kami, ini momentumnya untuk presiden menunjukkan bahwa memang presiden punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).

Tak hanya itu, dia meminta agar anggota DPR juga menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi sewaktu kampanye. Dia menilai saat ini bola di pihak Jokowi, dan dia berharap Presiden dapat menolak revisi UU KPK.

"Tadi disampaikan pemberantasan korupsi ini bukan cuman pas kampanye waktu pemilihan. Mana dong satu tindakan atau keputusan dari DPR misalnya yang menunjukkan DPR memperkuat pemberantasan korupsi. Sampai hari ini kita belum melihat itu," ujar Rasamala.

KPK berharap Jokowi menolak revisi UU KPK, terutama mengenai pembentukan dewan pengawas yang mengharuskan KPK meminta izin ketika ingin melakukan penyadapan. KPK meminta keadilan tak hanya KPK saja yang diatur tetapi kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam melakukan pengawasan.

Beberapa hal krusial yang menurutnya patut disoroti di revisi UU KPK selain dewan pengawas adalah terkait adanya wewenang SP3 atau penghentian perkara. Padahal sebelumnya diatur KPK tidak dapat melakukan penghentian penyidikan untuk mencegah praktik di lapangan, KPK hanya boleh melakukan penghentian penyelidikan.

Selain itu KPK juga keberatan dengan rekruitmen penyidik dari satu instansi saja. Ia mengatakan jika revisi UU KPK tetap dilakukan sesuai draft tersebut, maka pemberantasan korupsi seolah-olah mundur ke belakang.

Senada dengan Rasamala, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan DPR tidak pernah melakukan upaya melemahkan KPK saat mendekati pemilu. Namun, setelah pemilu selesai narasi yang dibangun seolah-olah melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kita coba mengamati praktis tertentu bahwa DPR tidak pernah melemahkan KPK mendekati bulan-bulan pemilihan umum atau mendekati tahun-tahun politik praktis. Narasi mereka selalu narasi yang memperkuat KPK dan lain-lain, tapi ketika proses politik selesai dan itu terkonfirmasi hari ini baru 3-4 bulan selesai tahun politik, mereka langsung tancap gas untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ingin mengebiri KPK itu sendiri," kata Kurnia. (detikcom/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments