Senin, 16 Des 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Sempat Disorot, Anggaran TGUPP Masih Masuk KUA-PPAS DKI Rp 19,8 Miliar

Sempat Disorot, Anggaran TGUPP Masih Masuk KUA-PPAS DKI Rp 19,8 Miliar

redaksi Selasa, 03 Desember 2019 20:20 WIB
news.detik.com
Anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sempat dibahas akan dipertahankan atau dihapus oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Jakarta (SIB)
Anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sempat dibahas akan dipertahankan atau dihapus oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta. Namun, setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) 2020 diketok, TGUPP masih tetap dianggarkan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Di Banggar enggak dicolek-colek (dibahas) kok. Masih tetap sama," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, saat dihubungi, Senin (2/1).

Diketahui, anggaran untuk TGUPP senilai 19,8 miliar. Menurut Mujiyono, ada kemungkinan anggaran TGUPP dibahas di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Di Banggar enggak..., tapi kan masih ada pembahasan nanti," ucap Mujiyono.
Plt Kepala Bappeda Suharti mengatakan anggaran TGUPP masih belum dihapus. "Kemarin sih pembahasannya masih tidak ada perubahan di Komisi A," ucap Suharti.

Sebelumnya, usul rencana pagu anggaran TGUPP menjadi pertanyaan bagi anggota komisi, di antaranya anggota Komisi A Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, mempertanyakan jumlah usulan anggaran TGUPP tersebut. Lukman mempertanyakan jumlah anggota TGUPP dengan anggaran sebesar Rp 19,8 miliar.

"TGUPP, mana orangnya? Ini mengajukan anggaran ini, sesudah dipotong menjadi Rp 19 miliar lebih kurangnya," kata Lukman dalam rapat Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan tak perlu ada anggaran untuk TGUPP di Bappeda. TGUPP bisa menggunakan anggaran operasional gubernur.

"Lebih baik untuk TGUPP Rp 0, tidak perlu dianggarkan. Kalau mau menggunakan TGUPP, silakan pakai dana operasional Gubernur," ujar Gembong.

Gembong mengatakan penghilangan anggaran untuk TGUPP dilakukan guna efisiensi anggaran. Menurutnya, dana yang dianggarkan harus berdampak pada pembangunan Jakarta.

"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan. Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini," kata Gembong. (detikcom/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments