Minggu, 20 Sep 2020

Pemetaan PNS untuk Ibu Kota Baru Mulai Dilakukan

redaksisib Jumat, 24 Januari 2020 16:52 WIB
radarbogor.id
Ilustrasi PNS
Jakarta (SIB)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) sedang memetakan para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke ibu kota baru pada 2024 mendatang sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya (ASN) semuanya (pindah), terus ditugaskan kepada Kemenpan RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk memetakan. Dan, dari jumlah ASN Kementerian/ Lembaga (KL) yang ada di pusat Jakarta, setelah kami petakan ada 118.000-an. Tapi, pada tahun 2023-2024 yang pensiun itu hampir 16-17 persen," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Tjahjo Kumolo, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1). Hal itu disampaikan Tjahjo usai bertemu Presiden Jokowi secara tertutup.

Sebab itu, lanjut dia, pihaknya sedang mencari pengganti dari ASN yang akan masuk masa pensiun tersebut. Karena para ASN tersebut tidak ikut pindah.

"Karena pindahnya 2024, berarti kan jumlahnya kurang. Nah, kurangnya bisa diambilkan dari ASN baru dan ambil ASN yang ada di Kaltim, sesuai dengan kompetensinya. Kalau yang eselon I saya kira enggak. Tapi, yang lain kan harus dicek, yang usia 45 dalam pengertian masih punya masa kerja kan sampai 60 tahun," tutur Tjahjo.

Siap Diperintah
Ia menjelaskan para ASN baru nantinya akan dilakukan tes sesuai kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada.
"Kami akan menyerahkan kepada K/L untuk dicek masing-masing. Istrinya kerja enggak, kerja di mana. Kan banyak yang suami atau istri di pusat, istri atau suaminya kerja di daerah atau swasta. Kan ini harus dicek," jelasnya.

Setelah itu, ASN yang terpilih harus mau ditempatkan di mana pun. Sebab, kata Tjahjo, para ASN harus siap mengikuti perintah.
"Memang ASN ini harusnya perintah dan pindah ke mana pun harus siap. Namun, kondisi-kondisi semacam ini kami harus perhatikan. Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah, tapi tidak konsentrasi kerja kan repot. Ini smart government, smart city. Ibu kota baru, jadi smart ASN," ucap Tjahjo.

Ia lalu mencontohkan tugas seorang reporter yang mendapatkan tugas meliput dari kantor, maka harus dituruti perintahnya tersebut.
"Harusnya ASN ditugaskan di mana saja harus siap dong. Kaya (seperti) Anda kan jadi reporter di mana juga harus siap. Di seluruh wilayah NKRI, dia harus siap bertugas. Cuma ini ibu kota baru supaya dia fokus kerjanya perlu dicek tadi. Mungkin nggak istri atau suami yang beda K/L ikut dipindah ke sana," kata Tjahjo.

Saat ditanya apakah nanti para ASN akan dapat fasilitas berupa tempat tinggal, Tjahjo tidak mau berandai-andai.
"Saya tidak berani katakan itu, itu bidang lain. Tapi, saya kira iyalah. Saya kira, kan enggak mungkin diboyong ke sana terus suruh bayar sendiri kan enggak mungkin," ujar mantan Menteri Dalam Negeri ini.

Saat ini, pemerintah sudah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara. Rencananya, draf itu akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan ini.

Pemerintah juga tengah mengkaji kompensasi bagi para PNS yang dipindahkan. Terdapat 3 opsi kompensasi berdasarkan beberapa indikator pertimbangan, yaitu kompensasi maksimal, kompensasi layak (moderat), dan kompensasi minimal. Disiapkan juga insentif untuk satu tahun dan tunjangan kemahalan per kapita. (KJ/f)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments