Minggu, 08 Des 2019

Pemerintah Daerah Tak Dapat Dipailitkan

Kemdagri Sarankan Pengusaha Tempuh Jalur Hukum Lain
Rabu, 08 Januari 2014 22:04 WIB
Net
Ilustrasi pailit
Jakarta (SIB) - Kementerian Dalam Negeri menegaskan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah pailit atas pemerintahan daerah. Undang-undang kepailitan Indonesia hanya ditujukan bagi korporasi.

Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menanggapi rencana sekelompok kontraktor di Sumut yang akan mempailitkan Pemerintah Provinsi Sumatera dan beberapa kabupaten kota yang hingga kini belum membayar proyek yang ditampung dalam APBD tahun 2013 di Jakarta, Rabu (8/1).

Untuk itu Restuardy menyarankan para kontraktor sebaiknya menempuh jalur hukum lainnya, seperti menggugat secara perdata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan beberapa kabupaten/kota yang nyata-nyata belum memenuhi kewajibannya.

"Mempailitkan pemerintah daerah tidak dikenal dalam undang-undang negara republik Indonesia. Meski demikian pemerintah daerah harus melunasi  kewajiban,"ujar Restuardy.

Menurut Restuardy, kegagalan bayar seharusnya tidak boleh terjadi jika penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan benar. Sebab, tidak mungkin ada sebuah kegiatan drencanakan dan dikerjakan tanpa dukungan anggaran yang jelas.

"Tidak boleh ada kegiatan diluar dokumen anggaran atau ketersediaan uang. Seharusnya semua kegiatan tahun 2013 sudah dibayarkan paling lambat 31 Desember 2013,"ujar Restuardy Daud. Lebih jauh Restuardy pun mengungkapkan keheranannya atas kegagalan Pemprovsu dan kabupaten/kota lainnya memlunasi kewajibannya.

Seperti dibertakan sebelumnya, para kontraktor dari berbagai daerah di Sumatera Utara hingga kini belum memperoleh pembayaran atas kegiatan yang ditampung dalam APBD 2013 lalu. Padahal pelaksanaan atas kegiatan tersebut sudah selesai dikerjakan.  Atas kejadian ini, para kontraktor berencana menempuh jalur hukum. (BR7)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments