Kamis, 16 Jul 2020

Partai Golkar Prediksi Pilkada Serentak Tak Akan Sukses

Kamis, 21 Mei 2015 21:22 WIB
Jakarta (SIB)- Berita tidak sedap soal penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini muncul dari Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR RI.

Ketua Komisi II DPR dari PFG kubu Aburizal Bakrie (ARB) atau Munas Bali, Rambe Kamaruzaman mengatakan, Komisi II DPR akan mengadakan rapat internal membahas keputusan fraksi-fraksi terkait wacana revisi UU Pilkada.

"Usulan apapun nanti mengingatkan kalau enggak kita ubah ini (UU Pilkada, Red), dampaknya begini. Kalau revisi pun, revisi terbatas Pilkada dan ini untuk kebaikan pilkada serentak," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rambe menekankan, kalau UU Pilkada tidak direvisi, Pilkada serentak 2015 bisa tidak sukses.

Dia beralasan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan mengatur potensi Partai Golkar dan PPP tidak bisa ikut Pilkada, karena tidak memiliki putusan pengadilan inkracht dan tidak mencapai islah hingga pendaftaran calon, 26-28 Juli.

Partai Golkar dan PPP yang secara total memiliki jumlah kursi 20 persen lebih di masing-masing DPRD akan menyulitkan pencalonan.

"Kalau tidak ikut yang didukung 25 juta pemilih ini, tidak diperkenankan kursinya yang 20 persen itu, terus bagaimana menghitung persyaratannya? Kita didaftar ikut rombongan, tapi ada peraturan (PKPU) tak boleh ikut, bagaimana?" ujarnya.

Politikus Golkar kubu ARB ini menuturkan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU betapa pun memiliki prinsip mandiri, tidak bisa berpersepsi melarang partai politik terlibat dalam pilkada.

Di luar itu, meskipun kenyataannya beberapa fraksi menyatakan menolak, revisi UU Pilkada bisa menjadi inisiatif anggota dewan yang hanya membutuhkan 26 jumlah anggota.

"Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang cara pembentukan UU, prosesnya ada di Baleg (Badan Legislasi). Nanti Baleg memusyawarahkan iya atau tidak revisi ini.  Kalau sekarang bakal ditolak, tidak apa-apa, anggota sudah mengingatkan kalau tidak direvisi akibatnya ini, ini masalahnya," tukasnya.

Rambe memastikan revisi UU Pilkada tidak mengganggu tahapan, tidak pro kepentingan politik. "Tetapi untuk kebaikan penyelenggara, untuk kesuksesan pilkada serentak," pungkasnya. (SP/y)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments