Kamis, 21 Nov 2019

PNS di DPR Minta Diberikan Tunjangan Kinerja

Senin, 20 Januari 2014 13:15 WIB
SIB/int
Ilustrasi
Jakarta (SIB)- Pemerintah pede pelaksanaan reformasi birokrasi hingga akhir tahun 2013 sudah pada jalur yang benar (on the track). Hal ini sesuai dengan dengan bertambahnya 27 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat tunjangan kinerja. Sejauh ini K/L yang mendapat tunjangan kinerja mencapai 63 K/L.

Deputi Reformasi Birokrasi, Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, ada 4 K/L yang sudah siap untuk diajukan tahun 2014 ini. K/L dimaksud adalah Setjen DPR, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Selain itu, ada K/L yang akan diajukan pada tahun ini juga, tetapi harus menyelesaikan job gradingnya terlebih dahulu. "Ada enam K/L, yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kemenpora, Setjen DPD, dan Setjen Komisi Yudisial," ujarnya, Sabtu (18/1).

Ateh menambahkan, hingga akhir tahun 2013 lalu, masih ada tiga instansi pemerintah pusat yang belum mengajukan usulan reformasi birokrasi, yakni Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Setjen MPR. Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong ketiga instansi tersebut untuk segera mengajukan usulan reformasi birokrasi instansinya.

Sementara itu, pasca pencanangan pilot project reformasi birokrasi Pemda pada pertengahan tahun 2013 lalu, saat ini sudah ada 16 pemerintah provinsi yang telah menyusun road map reformasi birokrasi. Sedangkan kabupaten yang telah menyusun road map sebanyak 59, dan kota sebanyak 20.

Dalam kesempatan itu, dikemukakan juga bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terhadap 55 unit kerja pada 17 instansi. Dari jumlah itu, 5 unit kerja di antaranya meraih predikat WBK/WBBM.

Kelima unit kerja dimaksud adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta, Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jakarta, dan Kantor Pajak Large Taxe Officer 3 Jakarta. (detikfinance/h)
 
T#gs PNS
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments