Rabu, 23 Okt 2019

Muhaimin Iskandar: Belum Saatnya Pileg dan Pilpres Digabung

Rabu, 15 Januari 2014 12:40 WIB
SIB/Int
Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar
Madiun (SIB)- Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menilai penggabungan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014 belum saatnya dilakukan karena akan membuat partai politik kelabakan.

"Jika penggabungan dilakukan saat ini, segala susunan kegiatan atau tahapan yang sudah berjalan bisa kacau. Jika dilaksanakan tahun ini, saya jamin tidak memungkinkan," ujar Muhaimin Iskandar usai Safari Nusantara di Asrama Haji Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa.

Menurut dia, penggabungan kedua pemilu tersebut berisiko. Bila Pemilu Legislatif 9 April yang diundur menjadi 9 Juli bersamaan dengan pilpres, maka caleg akan terlalu lama atau panjang dalam "berperang". Sedangkan, bila pilpres yang dimajukan parpol dan calon legislatif (caleg) akan kelabakan.

Di sisi lain, lanjutnya, kemampuan KPU untuk membuat tahapan baru bila kedua pemilu benar-benar digabung juga patut dipertanyakan. Diakuinya, memang ada penghematan hingga Rp7 triliun, bila kedua pesta demokrasi itu digabungkan.

"Tapi jangan sekarang. Sudah terlanjur tidak digabung. Kalau jauh-jauh hari, katakan tiga tahun lalu sudah ada wacana penggabungan, maka hal itu sangat mungkin terjadi," katanya.

Ia menilai penggabungan paling mungkin dilakukan pada lima tahun ke depan. Sebab semua pihak terkait seperti KPU, partai politik, bahkan undang-undang yang mengaturnya, akan lebih siap melakukan hal itu.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 besar kemungkinan digabung pelaksanaannya dengan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014.

Kemungkinan tersebut akan terwujud jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Yusril Ihza Mahendra, yang saat ini sedang disidangkan.

Calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke MK.

Dimana, dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres menyebutkan syarat mengajukan capres dari parpol yakni meraih minimal 20 persen suara.

Sementara itu, partai Yusril, Partai Bulan Bintang, masih memiliki suara yang sangat kecil. Namun, partai besar cenderung mempertahankan syarat tersebut.  (Ant/x)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments