Jumat, 18 Okt 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Lapor ke PBB, Koalisi LSM Nilai UU KPK Baru Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Lapor ke PBB, Koalisi LSM Nilai UU KPK Baru Lemahkan Pemberantasan Korupsi

admin Jumat, 20 September 2019 18:42 WIB
Wawan Suyatmiko
Jakarta (SIB) -Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai UU KPK yang baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga mereka melaporkan situasi tersebut kepada perwakilan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan obat-obatan dan kejahatan termasuk korupsi (UNODC).

"Kami menilai bahwa saat ini terjadi upaya pelemahan KPK dan kami tidak melihat lembaga KPK-nya yang dilemahkan, tapi gerakan antikorupsinya secara luas," ujar peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di kantor UNODC, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Wawan mengatakan, melalui PBB pihaknya ingin memberitahu dunia bahwa ada upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, situasi itu penting diketahui oleh dunia internasional.

"Kami ingin dunia internasional dalam hal ini UN (United Nation), ingin memberitahu mereka bahwa dunia penting untuk tahu bahwa saat ini, hari ini, (ada) pelemahan gerakan antikorupsi di Indonesia," imbuh Wawan.

Selain mengirimkan surat kepada PBB, Wawan mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia (YLBHI), juga akan menganalisis naskah UU KPK yang baru. Setelah itu mereka akan melakukan upaya lanjutan untuk menggerakkan antikorupsi di Indonesia.

"Upaya lain kami akan mempelajari menganalisis undang-undangnya kemudian nanti bisa melakukan langkah selanjutnya pasca analisis. Karena sampai detik ini kita belum menerima nomor berapa dan tandatangan dari presiden masih waktu 30 hari," kata dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bertemu dengan perwakilan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan termasuk korupsi (UNODC). Mereka berharap PBB akan memberikan pernyataan bahwa adanya upaya pelemahan terhadap gerakan antikorupsi di Indonesia.

"Hari ini kita udah diterima sama UNODC. Kita juga sudah memberikan beberapa update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK," tutur Wawan. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments