Minggu, 20 Okt 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Kejaksaan Tetapkan Dirut dan Pejabat PPK Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Sungai Malawili Papua Barat

Kejaksaan Tetapkan Dirut dan Pejabat PPK Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Sungai Malawili Papua Barat

admin Rabu, 09 Oktober 2019 20:02 WIB
Jakarta (SIB) -Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong menetapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), IK dan Direktur Utama PT. PIM, R alias RS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Normalisasi Sungai Malawili pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017.

"Setelah memperoleh dua alat bukti permulaan yang cukup, Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong menetapkan IK selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Utama PT PIM, R alias RS sebagai tersangka dugaan korupsi proyek kegiatan normalisasi sungai Malawil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Dr Mukri di Jakarta Selasa (8/10).

Menurut eks Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta ini, kasus dugaan korupsi proyek kegiatan normalisasi sungai Malawili, Sorong menggunakan anggaran Rp 5.250.000.000, dengan kontraktor pemenang yaitu PT. PIM dengan nilai kontrak yang dimenangkannya sebesar Rp 3.998.307.000.

Proyek tersebut sambung, Mukri wajib diselesaikan oleh PT.PIM selama 45 hari kerja semenjak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017. Hal ini telah dilakukan oleh PT.PIM dan telah menerima pembayaran 100% atas persetujuan dari PPK.

Akan tetapi kenyataannya lanjut Mukri, dalam perjalanan waktu ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai antara volume dan kualitas pekerjaannya, yakni terdapat kerusakan di beberapa titik pekerjaan, mutu beton tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan terdapat kekurangan volume dalam pekerjaan pasangan batu.

"Sehingga ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.349.371.000," beber Mukri.

Atas perbuatannya kedua tersangka, dijerat pasal sangkaan yakni pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo. pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (J02/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments