Senin, 23 Sep 2019

Hadapi Tindak Pidana Terorisme

Kejaksaan RI Utamakan Pendekatan Soft And Hard Approach

admin Rabu, 31 Juli 2019 20:15 WIB
SIB/Baren Siagian
FOTO BERSAMA: Peserta seminar regional on legal approaches to managing foreign fighters yang dihadiri 11 negara, Selasa (30/7) di Hotel Sheraton Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Jakarta (SIB) -Pemerintah Indonesia menegaskan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di tanah air, pemerintah Indonesia akan berusaha menanganinya dengan mengedepankan pendekatan secara halus maupun tegas alias soft approach atau hard approach sebagaimana yang diamendemenkan Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang no 5 tahun 2018.

Hal tersebut diungkapkan Jaksa Agung diwakili Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ali Mukartono SH MH saat memberikan kata sambutan dalam membuka acara seminar regional on legal approaches to managing foreign fighters yang dihadiri 11 negara, Selasa (30/7) di Hotel Sheraton Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ali Mukartono menjelaskan seminar tentang regional on legal approaches to managing foreign fighters akan membahas isu-isu terkait dengan kejahatan terorisme yakni kejahatan yang luar biasa terhadap negara, bangsa dan terhadap kemanusiaan serta ancaman kejahatan terorisme tidak hanya dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dan yang mengalami konflik.

"Terorisme juga mengancam negara-negara maju. Sehingga perlu ditangani dengan cara-cara yang luar biasa baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional," ujarnya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, sambungnya, pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan antara penerapan 'hard approach' dan 'soft approach' dalam penanggulangan tindak pidana terorisme Indonesia terlihat jelas dengan diamandemennya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 2018.

Dengan diamandemennya Undang-Undang tersebut, lanjutnya, penanganan tindak pidana ini menjadi lebih komprehensif dan memiliki jangkauan yang lebih luas.

"Saat ini Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melakukan penuntutan perkara terorisme tahun 2018 sebanyak 76 perkara dan sampai dengan Juni 2019 sebanyak 119 perkara, sehingga dengan digelarnya seminar regional ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita saling bertukar pikiran, wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan tindak pidana terorisme," tegas Ali.

Dari seminar ini, lanjutnya, diharapkan para narasumber dan peserta dapat saling berbagi best practices, belajar tentang langkah-langkah terbaik dalam penanganan foreign terrorist fighters.

Ali Mukarthono menambah seminar regional on legal approaches to managing foreign fighters yang dihadiri 11 negara merupakan kerjasama Kejaksaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia sebagaimana implementasi atas Memory of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2017 oleh Kejaksaan Republik Indonesia bersama Attorney General Department of Australia serta hasil Sub Regional Meeting on Counter Terorism di Jakarta pada Bulan November 2018.

Acara dihadiri oleh 11 negara-negara sahabat antara lain Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Maldives, Cambodia, Laos, Vietnam, Srilanka, Thailand, Philippines, Myanmar.

Sementara dari unsur kejaksaan selain Plt Jampidum, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB beserta jajaran pejabat Kejaksaan Tinggi NTB juga terlihat hadir. Hadir pula perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Kepolisian Daerah NTB. (J02/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments