Sabtu, 23 Nov 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Kejagung Periksa Direktur PT RPI Terkait Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Kejagung Periksa Direktur PT RPI Terkait Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

admin Selasa, 08 Oktober 2019 20:18 WIB
Kapuspenkum Kejagung, Mukr
Jakarta (SIB) -Tim Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa Direktur PT. Resati Putera Indah (RPI), Roy Yusman sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Kepada PT. Restasi Putera Indah.

"Pada Senin, 7 Oktober 2019, Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap Roy Yusman sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri DPB-I Jakarta kepada PT. Restasi Putera Indah," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, DR Mukri di kantornya, Senin (7/10).

Mukri menegaskan saksi Roy Yusman diperiksa terkait dengan permohonan pembiayaan dari PT. Resati Putera Indah kepada PT. Bank Syariah Mandiri DPB-I Jakarta.

Selain itu, Mukri mengungkapkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, bahwa PT. Resati Putera Indah (PT. RPI) pada November 2005 mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebanyak 3 set Tug Boat dan Tongkang (TBT) untuk pengangkutan pasir tambang berikut modal kerja sejumlah Rp 59.346.000.000 kepada PT Bank Syariah Mandiri DPB-I Jakarta dan disetujui oleh Komite Pembiayaan Level 5 PT Bank Syariah Mandiri dengan plafond sebesar Rp 35.650.000.000.

Setelah dilakukan pencairan seluruhnya, sambungnya, namun dalam proses persetujuan pemberian pembiayaan dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur pembiayaan komersial, antara lain tidak dilakukan peninjauan dan penilaian (taksasi) terhadap obyek kapal yang dibiayai berupa 3 (tiga) set Tug Boat dan Tongkang.

"Hingga akhirnya PT. Resati Putera Indah tidak melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan tersebut dan pada Maret 2009 telah dinyatakan macet dengan kategori kolektibilitas 5 yang diduga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara," pungkasnya. (J02/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments