Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Kastorius Sinaga: Putusan MK Merupakan Momentum Konsolidasi Demokrasi

Kastorius Sinaga: Putusan MK Merupakan Momentum Konsolidasi Demokrasi

admin Sabtu, 15 Juni 2019 15:37 WIB
Sosiolog Universitas Indonesia, Dr Kastorius Sinaga
Jakarta (SIB) -Sosiolog Universitas Indonesia, Dr Kastorius Sinaga menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini menangani gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan pasangan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan momentum konsolidasi demokrasi.

"Kontestasi Pilpres 2019 menjadi titik penting bagi kelanjutan demokratisasi di Indonesia. Hampir semua spektrum elemen demokrasi dan partisipasi politik tertuang ke dalam kontestasi ini. Mulai dari spektrum pertarungan gagasan, pengerahan instrumen teknologi media sosial, pengorganisasian sumberdaya politik, overexploitasi politik berbasis identitas agama dan SARA hingga mobilisasi dukungan elektoral yang telah menjurus ke dalam keterbelahan masyarakat pemilih (electoral division), semuanya nyaris sempurna terjadi di Pilpres 2019 yang lalu. Semua ini menyisakan pembelajaran politik yang berharga bagi masa depan demokrasi di Indonesia," kata Dr Kastorius Sinaga dalam keterangan resminya yang diterima SIB, Jumat (14/6).

Bahkan, sambung Kastorius, spektrum penggunaan kekerasan lewat jargon "people power" -dengan pola gerakan "from voting to violence" (dari pemilu ke kekerasan)- juga menandai dinamika politik Pilpres 2019 lewat kerusuhan 21-22 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu.

"Untungnya, berkat soliditas TNI-Polri, aksi kerusuhan yang hendak membajak dan merusak proses demokratisasi Pilpres 2019 dapat ditangani dengan baik dan cepat di atas koridor hukum," ujarnya.

Kastorius menegaskan pasca kerusuhan 21-22 Mei proses demokratisasi Indonesia kembali ke "jalur rel" yang sebenarnya lewat kanalisasi sengketa Pemilu ke ranah hukum dan persidangan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang menurut konstitusi kita menjadi tempat penyelesaian "electoral disputes".

"Karenanya sidang MK menjadi katalisator penting untuk mengkanalisasi dan mereduksi konflik politik elit berbasis elektoral menjadi sengketa hukum Pemilu semata. Pada gilirannya proses sengketa di MK kelak akan memperkokoh proses konsolidasi demokrasi di Indonesia," kata Kastorius.

Artinya, lanjut pria berdarah Batak yang dikenal kritis ini menilai keputusan MK bersifat final dan mengikat. Siapapun yang hendak mengganggu dan menolak putusan MK lewat tekanan massa harus dipandang sebagai aksi destruktif dari kelompok "anti demokrasi" yang memang masih marak di Indonesia.

Sebaliknya, lanjut Kastorius, apapun keputusan MK harus dilihat sebagai bagian yang tak terlepas dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

"Konsolidasi demokrasi akan melahirkan stabilitas politik lewat mana tujuan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu kemajuan sosial, kesejahteraan masyarakat dan keadilan, dapat dicapai secara bersama-sama," pungkasnya. (J02/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments