Rabu, 23 Jan 2019

KPU: Satu TPS Paling Banyak 300 Pemilih

* Tak Ada TPS di RS dan Lapas
admin Kamis, 10 Januari 2019 21:02 WIB
SIB/Ant/Rivan Awal Lingga

RDP KOMISI II DENGAN KPU DAN BAWASLU: Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat (tengah) berdiri di atas kotak suara untuk mencoba kekuatan kotak suara saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Jakarta (SIB) -KPU menyebut satu tempat pemungutan suara (TPS) hanya dibatasi 300 orang pemilih. Keputusan ini diambil KPU dengan alasan jumlah surat suara yang harus dicoblos masyarakat di hari pemilihan.

Tiap pemilih akan diberikan 5 kertas surat suara pada hari pencoblosan tanggal 17 April. Surat suara itu meliputi surat suara presiden-wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

"Pemilih paling banyak 300 orang di tiap TPS," kata komisioner KPU Ilham Saputra dalam rapat bersama Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1).

Ilham menyebut KPU saat ini sudah memperkirakan waktu yang dibutuhkan pemilih ketika mencoblos di TPS. KPU, lanjut dia,
memperkirakan tiap pemilih menghabiskan waktu 5-8 menit di bilik suara.

"Paling lama 8 menit dan paling cepat 5 menit," ujar Ilham.

Selain itu, KPU juga sudah memperkirakan durasi perhitungan suara di TPS di hari yang sama. Hal itu dengan mengandaikan jumlah maksimal 300 pemilih tiap TPS.

"Perhitungan suara pilpres 1 jam, DPR 1 jam, DPD 39 menit, DPRD Provinsi 1 jam, DPRD Kabupaten/Kota 59 menit," sebut Ilham.

TPS di RS dan Lapas
KPU juga tak akan mendirikan TPS di rumah sakit atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Pemilih yang berada di RS atau lapas akan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS terdekat.

"Karena mereka di lapas dan rumah sakit, bukan didirikan TPS khusus, tapi ke TPS terdekat," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Para pemilih yang berada di RS atau lapas tetap terjamin hak pilihnya selama mereka memenuhi syarat sebagai pemilih. Arief mencontohkan salah satu syaratnya adalah memiliki e-KTP.

"Data tentang di rumah sakit dan lapas memang itu harus memenuhi syarat sebagai pemilih. Misal memiliki e-KTP ya," jelasnya.

Arief mengatakan KPU akan memperbarui data pemilih di RS dan lapas hingga 30 hari sebelum hari pencoblosan. Hal itu demi memastikan ketersediaan surat suara di TPS.

"Kami akan datang sampai 30 hari sebelum pemungutan suara untuk memastikan ketersediaan surat suara," kata Arief.

Namun, lanjut Arief, KPU tetap mempertimbangkan opsi membangun TPS di RS dan lapas-lapas. TPS akan dibangun jika pemilih di RS atau lapas terlalu banyak untuk dilarikan ke TPS terdekat.

"Kami sedang mempertimbangkan jika DPTb di RS dan lapas jumlahnya banyak, maka kami pertimbangkan mendirikan TPS di RS atau lapas tersebut," sebut dia. (tsa/fdn)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments