Senin, 22 Apr 2019

KPK Periksa Rombongan Anggota DPRD Lampung Tengah,

* Kejagung Baru eks Bupati Lampung Timur
admin Selasa, 12 Februari 2019 18:16 WIB
Jakarta (SIB)-KPK memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Para saksi itu diperiksa di SPN Polda Lampung.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/2).

Para saksi dicecar soal informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Ada 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya diperiksa pekan ini.

"Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka," ujar Febri.
Adapun anggota DPRD Lampung Tengah yang diperiksa kemarin ialah:

1.Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
2.Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah
3.Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
4.Hi Hakii
5.Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
6.Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
7.Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
8.Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
9.Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
10.Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.

Mustafa kembali dijerat KPK sebagai tersangka. Kali ini dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.
Sebelum kasus ini, Mustafa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan.

Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.

KEJAGUNG BURU
Sementara itu, tim Jaksa penyidik pada pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung terus memburu keberadaan eks Bupati Lampung Timur, Sartono. Pasalnya, hingga kini pria yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara terkait kasus korupsi APBD sebesar Rp119 miliar hingga kini belum diketahui rimbanya.

"Ya, kita masih terus cari sampai ketemu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, nanti (kalau sudah tertangkap-red) kita kabari," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman kepada wartawan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen ini menyarankan agar yang bersangkutan segera menyerahkan diri.

"Sebaiknya menyerahkan diri saja, tidak Ada tempat yang aman. Kita pasti akan mencarinya," ujar Adi.

Terkait aset milik terpidana yang buron tersebut, Adi menegaskan, pihaknya telah menyita seluruh aset milik Sartono. Antara lain rumah seharga Rp13 miliar lebih dan 24 properti lainnya.

"Kalau asetnya sudah berhasil kita sita, tapi dia (terpidana Sartono-red) belum menjalani hukumannya. Jadi untuk pencariannya masih dalam proses, tunggu saja lah, pasti dia akan ketangkap," pungkasnya

Seperti diketahui eks Bupati Lampung Timur periode 2005 2010, Sartono dijatuhi pidana selama 15 tahun dan denda sebesa Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10.586.575.000
Kasasi tersebut diajukan oleh jaksa penuntut umum, setelah Pengadilan Tanjung Karang, Lampung membebaskan dari segala tuntutan hukum. (J02/detikcom/d)
T#gs KPK Periksa Rombongan Anggota DPRD Lampung Tengah
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments