Minggu, 21 Apr 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Jaksa Agung Dinilai Tak Jalankan Perintah Jokowi Soal Kasus HAM Berat

Jaksa Agung Dinilai Tak Jalankan Perintah Jokowi Soal Kasus HAM Berat

admin Jumat, 11 Januari 2019 11:32 WIB
SIB/Ant/Wahyu Putro A/aww

PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) bersama (kiri ke kanan) Wakil Ketua Sandrayati Moniaga serta Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Mohammad Choirul Anam, Amiruddin dan Munafrizal Manan memberika

Jakarta (SIB) -Komnas HAM menilai Jaksa Agung M Prasetyo tak menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Penilaian itu didasari Jaksa Agung, yang kembali mengembalikan 9 berkas kasus pelanggaran HAM berat.

Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian 9 berkas dari Jaksa Agung tanpa adanya catatan ataupun petunjuk baru pada 27 November 2018. Dia mengatakan pengembalian berkas itu sudah terjadi berulang kali.

"Pengembalian berkas oleh Jaksa Agung merupakan peristiwa yang berulang untuk kesekian kalinya. Itu secara substansi belum terdapat kebaruan petunjuk yang disampaikan oleh Jaksa Agung," ujar Choirul Anam saat jumpa pers di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Kesembilan kasus itu adalah peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari Lampung 1998, penembakan misterius 1982-1985, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kerusuhan Mei 1998. Lalu peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, peristiwa Wasior dan Wamena, Simpang KAA 3 Mei 1999 di Aceh, serta peristiwa rumah geudog dan pos sattis di Aceh.

Komnas HAM, jelas Anam, sudah melakukan tugas dan kewajiban menyelidiki ada-tidaknya dugaan pelanggaran HAM berat. Anam mengatakan kesembilan kasus itu termasuk pelanggaran HAM berat dan sudah diserahkan ke Jaksa Agung sejak 2014.

"Dari segi waktu, kurang-lebih 4 tahun kasus itu berada di Jaksa Agung, dengan posisi substansi dan status hampir sama seperti petunjuk yang diterima pada 27 November 2018 kemarin, secara hukum acara juga belum terdapat kemajuan yang signifikan. Terutama soal status kasusnya yang tidak berubah," ucapnya.

Setelah melakukan pengkajian, Komnas HAM menyerahkan kembali seluruh berkas itu ke Jaksa Agung pada 27 Desember 2018. Pihaknya mengembalikan juga tanpa memberikan petunjuk baru.

"Karena dari Jaksa Agung nggak ada petunjuk apa pun. Jadi kalau ada petunjuk ya kita jawab, kalau kita petunjuk yang dulu-dulu dan jawaban yang sekarang nggak geser-geser, itu kan ada problem. Kalau ini kan stuck. Sebagai penyidik itu seharusnya bisa menyampaikan petunjuk baru," katanya.

Anam mengatakan Komnas HAM sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 8 Juni 2018. Pemerintah, disebutnya, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM. Keseriusan pemerintah itu, menurutnya, juga telah disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018.

"Perintah dan komitmen Presiden untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang diaktualisasikan minimal pada pertemuan dengan Komnas HAM pada 8 Juni 2018 dan juga disampaikan dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018. Tapi perintah itu belum dilaksanakan dengan baik oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung memberi kesan tidak melakukan perintah dan komitmen itu dengan baik dan maksimal," ujarnya.

Anam mengatakan seharusnya pelanggaran HAM berat itu diletakkan sebagai kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah harus mampu melaksanakan prinsip sebagai negara hukum sesuai dengan konstitusi.

"Dengan menyelesaikan kasus pelanggaran itu tidak hanya untuk keadilan korban, namun untuk memastikan tidak berulang kembali peristiwa yang sejenis atau sama di kemudian hari," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM bidang Mediasi Munafrizal Manan meminta Jokowi menjelaskan soal pengembalian 9 berkas kasus pelanggaran HAM berat itu. Pihaknya mempertanyakan apakah Jokowi mengetahui soal pengembalian ini.

"Saya kira dengan adanya pernyataan dan tindakan jaksa agung ini, saya pikir presiden perlu angkat bicara memberikan penjelasan apakah pernyataan dan tindakan yang dilakukan jaksa agung terkait pengembalian berkas ke Komnas HAM itu dasar sepengetahuan, sepersetujuan, atau perintah dari presiden," ujar Manan.

Jika Jokowi mengetahui pengembalian berkas ini, lanjut Manan, Komnas HAM menilai Jokowi tak menepati janjinya yang tertulis dalam program Nawacita untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Namun jika sebaliknya, jelas Manan, Kejaksaan Agung lah yang membangkang perintah Jokowi tersebut.

"Jika benar seperti itu ya kita tidak bisa menghindarkan persepsi publik, bahwa Presiden tidak terlalu serius menyelesaikan pelanggaran HAM ini sebagaimana yang dijanjikan dalam Nawacita," ucapnya. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments