Selasa, 10 Des 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Indonesia Dukung Pengurangan Emisi Kapal di Atas 30 Tahun di ASEAN

Indonesia Dukung Pengurangan Emisi Kapal di Atas 30 Tahun di ASEAN

redaksi Rabu, 13 November 2019 22:56 WIB
eksplorasi.id
Ilustrasi Emisi
Jakarta (SIB)
Kepala Seksi Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas Ditjen Perhubungan Laut Capt Richard Christian, yang menjadi perwakilan Delegasi Ditjen Perhubungan Laut pada pertemuan ASEAN Senior Transport Officials Meeting (STOM) ke-48 dan ASEAN Transport Minister Meeting (ATM) ke-25 di Ha Noi mengatakan Indonesia sepenuhnya mendukung dan menyetujui draf Green Ship Strategy di ASEAN.

Green Ship Strategy merupakan inisiatif yang diusulkan oleh Jepang untuk menargetkan pengurangan CO2 dari kapal non-konvensi, yakni kapal yang berusia lebih dari 30 tahun. Inisiatif ini sebagai langkah untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim Pasal 36 huruf (d) menyebutkan bahwa kandungan sulfur pada bahan bakar harus memenuhi persyaratan dengan nilai maksimal 3,5 persen m/m sebelum 1 Januari 2020 dan 0,5 persen m/m sesudah 1 Januari 2020.

"Menindaklanjuti PM 29 Tahun 2014 tersebut, Ditjen Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal," ujar Richard dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11).

Ia menambahkan, berdasarkan surat edaran tersebut, setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia diwajibkan untuk menggunakan bahan bakar low sulfur dengan kandungan maksimal 0,5 persen m/m. Kewajiban ini dilakukan mulai 1 Januari 2020 menjelang pemberlakuan aturan IMO 2020.

"Selain itu, larangan semua kapal yang berlayar di laut Indonesia untuk mengangkut bahan bakar yang tidak memenuhi persyaratan dan harus memiliki pengelolaan limbah hasil resirkulasi gas buang dari kapal," imbuh Richard. (detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments