Jumat, 22 Nov 2019

Gapensi Berharap Presiden Keluarkan Perpres Tol Sumatera

Sabtu, 18 Januari 2014 19:31 WIB
Jakarta (SIB)- Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang dapat menjadi payung hukum pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Perpres ini akan jadi warisan yang akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Ir H Soeharsojo dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, JTTS sudah lama ditunggu masyarakat Sumatera, namun hingga saat ini belum dapat direalisasikan karena masih menunggu Perpres.

Senada dengan Soeharsojo, anggota Komisi V DPR RI, Nursyiwan Soedjono, menyebut rencana pembangunan JTTS sepanjang kurang lebih 2.600 km merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dalam program tersebut, kata Nusyirwan, disepakati bahwa perlu adanya upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, satunya adalahpPembangunan JTTS yang terintegrasi dari Aceh hingga Bakauheni, Lampung.

"Sayangnya sampai sekarang, sebagian besar program MP3EI di Sumatera itu, belum berjalan, termasuk JTTS," katanya.

Jika Perpres sudah dikeluarkan, kata Nusyirwan, DPR RI siap mendukungnya.

Lebih lanjut anggota Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah ini memaparkan, rencana pembangunan JTTS sudah  melalui pengkajian.

Oleh karena itu, tegasnya, jika sudah dilakukan kajian dan kajiannya tidak salah, seharusnya pemerintah segera merealisasikannya.

"Sampai saat ini tidak ada alasan pemerintah untuk  menolak atau menunda Perpres tersebut," katanya.

Ia juga menambahkan pembangunan JTTS sudah diamanatkan oleh Undang-undang APBN Perubahan (UU APBN-P) 2013. "Dalam UU itu disebutkan, negara memberikan penugasan kepada BUMN sebagai pengembang dan operator JTTS," katanya.

Selain itu, tambahnya, pemerintah tidak perlu mendanainya lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan cukup modal awal berupa penyertaan modal negara (PMN) dan adanya jaminan pemerintah.

PMN Susah
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto sebelumnya mengakui kesulitan untuk merealisasikan pembangunan JTTS karena selain Peraturan Presiden (Perpres), penunjukan BUMN yang tak kunjung keluar, alokasi penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang ditunjuk juga sulit.

"Itu ada administratifnya dan harus ada serta memerlukan dana dari pemerintah. Kenyataanya susah juga mendapatkan PMN dari DPR," kata Djoko.

Padahal, tambahnya, pembebasan lahan dari BUMN untuk pembangunan proyek ini tidak mengalami kesulitan berarti karena mayoritas lahan milik PTPN yang juga merupakan BUMN.

Oleh karena itu, tegasnya, opsi yang akan ditempuh, antara lain Kementerian PU akan melelang beberapa ruas jalan tol yang memang tidak akan ditugaskan ke Hutama Karya.

"Hutama Karya dalam penugasannya hanya membangun jalan tol yang tidak ekonomis," demikian Djok Kirmanto. (Ant/x)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments