Sabtu, 14 Des 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Fluktuasi Harga BBM Jenis Premium Bukan Pelanggaran Konstitusi

Fluktuasi Harga BBM Jenis Premium Bukan Pelanggaran Konstitusi

Selasa, 16 Oktober 2018 16:42 WIB
Jakarta (SIB)-  Anggota MPR RI Satya W Yudha mengemukakan, keputusan pemerintah yang tidak jadi mengumumkan kenaikan harga BBM sesungguhnya tidak perlu terjadi. Sebab sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI untuk mengevaluasi harga BBM setiap tiga bulan sekali secara periodik. Artinya, pihak eksekutif (pemerintah) diberi kebebasan mengevaluasi harga BBM setiap tiga bulan, apakah menaikkan atau menurunkan. 

Satya W Yudha menyatakan hal itu dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema "Fluktuasi Harga BBM, Sesuai Konstitusi?" di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/10). Juga tampil sebagai nara sumber pakar/Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean. Menurut Satya W. Yudha, fluktuasi harga BBM khususnya Premium bukanlah pelanggaran konstitusi. Sebab, harga premium berbeda dengan harga BBM jenis Pertamax. Harga Premium masih mendapat subsidi dari pemerintah. 

Tetapi, subsidi diberikan bukan pada market price (harga) melainkan pada target. Sedangkan harga BBM jenis Pertamax memang tidak mendapat subsidi sehingga harga diserahkan kepada pasar. "Harga premium masih regulated (diatur pemerintah). Sebab, kalau dilepas ke pasar (market price) seperti Pertamax berarti melanggar UUD NKRI Tahun 1945 pasal 33," ujar Satya sambil menyebutkan, meskipun sudah ada kebijakan untuk mengevaluasi harga BBM setiap tiga bulan, namun sejak tahun 2016, kebijakan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. 

Harga premium tidak dievaluasi, terus bertahan karena tidak mengalami kenaikan hingga saat ini. "Jika kemarin ada pengumuman kenaikan premium, saya bingung. Sebab, kebijakannya adalah setiap tiga bulan harga BBM dievaluasi," kata politisi Partai Golkar ini. Dikatakan, Pertamina tetap menahan harga premium, walaupun harga keekonomian premium sudah tinggi dibanding harga yang ditetapkan Pertamina. Apalagi, premium tidak mendapat subsidi lagi dari APBN, karena sudah dialihkan ke sektor lainnya seperti BPJS. 

Akibatnya, Pertamina harus menanggung selisih harga premium. "Pertamina tentu menanggung beratnya karena menahan harga premium. Kalau mau dibilang pencitraan, silakan saja. Ini adalah upaya untuk melindungi masyarakat," ucap Satya yang pernah bertugas di Komisi VII DPR membidangi urusan energi. 

Ferdinand Hutahaean menyebutkan kekisruhan kenaikan harga BBM jenis premium karena pemerintah tidak konsisten menjalankan kebijakan evaluasi harga BBM setiap tiga bulan. Padahal ini diatur dalamPerpres 191 tahun 2014. "Persoalannya, pemerintah tidak konsisten menjalankan Perpres itu sehingga menjadi bermasalah," ucap Ferdinand seraya menyebutkan, bahwa nilai harga jual premium saat ini tidak ekonomis. Harga produksi sudah lebih tinggi dari harga jual. Harga ekonomi BBM jenis premium saat ini sekitar Rp 9.800. Sedangkan harga jualnya Rp 6.550. Berarti, ada selisih harga yang harus ditanggung Pertamina. "Saya prediksi kalau ini terjadi dalam waktu lama, Pertamina bisa collaps, apalagi utang Pertamina mencapai Rp 150 triliun," sambung Ferdinand namun mengakui fluktuasi harga BBM jenis premium ini tidak melanggar konstitusi. Pemerintah melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan sempat mengumumkan kenaikan harga premium. Namun hanya selisih beberapa jam, pengumuman Menteri ESDM tersebut dianulir Presiden Jokowi. (J01/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments