Selasa, 21 Mei 2019

Danlantamal: Tentara PNG Bakar Kapal Nelayan Indonesia

* 10 Nelayan Dipaksa Berenang 5 Km ke Pos Perbatasan TNI AL * Pemulangan Imigran Gelap Via Sekoci Oleh Australia Bisa Ancam Kedaulatan NKRI
Senin, 10 Februari 2014 10:29 WIB
SIB/Int
Ilustrasi
Jayapura (SIB) - Tentara Papua Nugini (Papua Nugini Deference Force/PNG DF) membakar kapal dan barang-barang milik nelayan Indonesia asal Merauke, Papua.

Komandan Lantamal XI Merauke Brigjen TNI (Marinir) Buyung Lalana yang dihubungi Antara dari Jayapura menyatakan selain dari laporan lima nelayan Merauke yang selamat juga berasal dari laporan anggota yang bertugas di pos perbatasan yang ada di Torasi.

Brigjen Buyung Lalana mengatakan dari laporan yang diterima memang tanggal 6 Pebruari ,anggotanya sempat melihat kobaran api dari menara suar di Torasi sehingga dapat dipastikan apa yang dilaporkan dan dialami  para nelayan itu betul.

Para nelayan yang bermukim di Lampu Satu Merauke itu sebelum ditangkap tentara PNG, saat berada dikawasan gugusan karang di perbatasan RI-PNG untuk mencari teripang.

Kemudian mereka ditangkap tentara PNG (PNG DF) yang bersenjata lengkap, kapal bersama barang-barang milik nelayan tersebut langsung dibakar, sedangkan para nelayan diperintahkan berenang ke pos perbatasan milik TNI-AL yang berjarak sekitar lima kilometer.

Dari 10 nelayan, lima di antaranya hingga saat ini belum diketahui nasibnya dan masih terus dicari tim SAR, kata Brigjen TNI (Mar) Buyung Lalana.

Menurut Komandan Lantamal XI saat ini kondisi perairan tidak bersahabat akibat ombak yang cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk pencaharian.

Kelima nelayan yang belum diketahui nasibnya yaitu Alexander Coa,Ferdinando Coa,Roby Rahail,Joni Kaize dan
Zulfikar Saleh.Sedangkan yang berhasil berenang hingga ke pos TNI-AL di Torasi  yakni Anton Kanez Bazik-bazik,Yakobus G.Mahuze,Silvester Ku Basik-Basik,Marselinus Maya Gebze dan Andreas Mahuze.

Bisa ancam kedaulatan NKRI
Puluhan imigran gelap terdampar di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (6/2) lalu dengan menumpang sekoci keren. Sekoci itu disebut merupakan pemberian tentara Australia secara cuma-cuma. Jika benar, tindakan Australia melanggar kedaulatan Indonesia.

"Bila terbukti benar sekoci berwarna oranye itu sebagai tumpangan para pencari suaka kembali ke wilayah kedaulatan Indonesia dibeli dan dibiayai oleh uang pemerintah Australia, maka Australia secara nyata telah melakukan pelanggaran atas kedaulatan Indonesia," kata pakar hukum internasional Hikmahanto Juwono melalui surat elektroniknya, Minggu (9/2).

Penilaian guru besar hukum internasional dari UI ini berdasarkan tiga hal yang ia perhatikan. Seperti sekoci gratis itu menandakan pemilik sekoci adalah pemerintah Australia.

"Dengan menggunakan uang resmi dari pemerintah Australia untuk membiayai dan membeli sekoci, berarti sekoci tersebut merupakan milik pemerintah Australia, bukan milik orang perorangan atau badan hukum," ujar Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, hal ini berbeda dengan kapal nelayan Indonesia yang disewa untuk menyeberang ke Pulau Christmas, Australia. "Kapal-kapal nelayan bukanlah milik pemerintah Indonesia. Kapal-kapal tersebut adalah milik pribadi para nelayan," ujar Hikmahanto.

Sekoci keren ini juga tidak memasang bendera kapal dan dilengkapi surat-surat seperti yang diatur dalam hukum pelayaran internasional. Padahal jalur pelayaran yang dilalui kapal ini adalah jalur internasional.

"Oleh karenanya, pemerintah Australia telah melakukan pelanggaran hukum dengan membiarkan sekoci milik mereka yang secara ilegal melakukan pelayaran internasional," papar Hikmahanto.

Bagi Hikmahanto, pemerintah Australia telah dengan sengaja memasukkan barang atau orang secara ilegal ke wilayah Indonesia. Tidak seharusnya suatu negara memfasilitasi barang, termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), atau orang ilegal ke negara lain.

"Didorongnya kembali para pencari suaka yang difasilitasi oleh otoritas Australia berarti pemerintah Australia telah memfasilitasi orang-orang tidak berdokumen resmi masuk ke wilayah Indonesia. Ini berbeda ketika para pencari suaka dari Indonesia masuk ke wilayah Australia.

Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memiliki keterlibatan untuk memfasilitasi mereka. Masuknya para pencari suaka ke Australia dari Indonesia merupakan upaya pencari suaka sendiri melalui jalur tidak resmi," kata Hikmahanto.

"Oleh karenanya, wajar bila Indonesia melalui Menteri Luar Negeri melakukan protes keras. Bila perlu Menlu melakukan pengusiran atas sejumlah diplomat Australia.

Menjaga dan menegakkan kedaulatan adalah segalanya bagi suatu bangsa dan negara. Apapun harus dilakukan tanpa ada kecuali," tutup Hikmahanto. (Ant/dtc/c/w)
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments