Minggu, 26 Mei 2019

DPR Akui UU KUHP Belum Mengatur Prostitusi Online

admin Rabu, 20 Februari 2019 21:28 WIB
Nasir Djamil
Jakarta (SIB) -Undang Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) belum mengatur prostitusi online. Karena itu UU KUHP yang sedang direvisi saat ini perlu mengaturnya, baik terkait pelaku, pengguna dan mucikari.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengemukakan hal itu dalam diskusi bertema : 'Akankah Prostitusi Masuk RUU KUHP Seperti Keinginan Polisi', bersama komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati dan pakar hukum pidana Usakti Abdul Fickar Hadjar, hari Selasa (19/2) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

Makanya, tambah Nasir , kasus yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, seperti Vanessa Angel dan lainnya dikenai Pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran foto dan vidio asusila, bukan sebagai perempuan yang dilacurkan.

Politisi PKS ini menceritakan setelah bertemu Polda Jatim, jumlah artis dan mantan putri Indonesia yang terlibat jumlahnya mencapai ratusan. Mereka beralasan terjebak gaya hidup, untuk kebutuhan perawatan kecantikan, mencicil rumah, mobil dan barang-barang branded atau bermerek lainnya yang harganya sangat mahal.

Namun tarifnya bukan Rp 80 juta seperti yang disiarkan media massa, tetapi setengahnya dan di bawahnya lagi. Disebut harga tinggi hanya untuk menjaga eksistensi prostitusi, meski ada juga yang bertarif Rp15 juta.

Dikatakan, pasca pengungkapan kasus di Surabaya memang dunia prostitusi online agak sepi, namun tidak tertutup kemungkinan ramai lagi di tempat lain. Sebab, prostitusi sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri.

Karena itu, kata Nasir Djamil, masalah prostitusi online harus diatur oleh UU mengingat prostitusi ini melanggar etika masyarakat dan aturan agama, bahkan tidak sejalan dengan Pancasila bahwa Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mantan Gubernur Jatim Soekarwo juga meminta supaya perempuan yang terlibat prostitusi harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Sedangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap agar penggunanya (laki-laki) yang terlibat harus dikenai hukuman yang setimpal. (J01/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments