Kamis, 18 Jul 2019

DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ dengan Kementerian Perhubungan

admin Rabu, 15 Mei 2019 15:12 WIB
SIB/Dok
Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Jakarta (SIB) -Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membahas RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Selasa (14/5).

Komite II menginventarisasi masalah di bidang transportasi untuk dimasukkan sebagai materi RUU dan salah satu bidang yang disoroti adalah mengenai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen transportasi online.

Dalam RDPU tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, mengatakan saat ini kebutuhan masyarakat akan transportasi berbasis daring sangat tinggi. Selain harga yang dianggap lebih murah, transportasi daring memberikan akses yang mudah dalam pemesanan.

Tetapi, dinilainya masih ada beberapa sektor yang belum diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah angkutan umum roda dua, atau sepeda motor.

Saat ini hanya transportasi roda empat atau lebih yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagai moda transportasi umum. Padahal masyarakat yang menggunakan moda transportasi roda dua juga sangat tinggi.

"Kita tidak boleh membiarkan sesuatu berjalan tanpa ada aturan. Semua harus ada aturannya" kata Aji Muhammad Mirza sembari menyebutkan, sesungguhnya tidak susah dibuat aturan. Sebab, paling penting, transportasi online angkutan roda dua ini harus bisa dipertanggungjawabkan keamanannya," ucap anggota DPD RI asal Prvinsi Kalimantan Timur ini.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Charles Simaremare, berpendapat, Undang-Undang mengenai LLAJ, harus dirubah untuk menyesuaikan perkembangan jaman.

Undang-Undang tersebut harus dikembangkan dan disesuaikan potensi dan peran transportasi dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam transportasi nasional.

"Salah satu dampak berkembangnya teknologi digital adalah munculnya transportasi online. Dan saat ini angka kecelakaan karena kelalaian pengendara masih tinggi. Bahkan registrasi dan standar mutu pengendara angkutan jalan masih terdapat permasalahan," kata Charles serius.

Sementara itu, Anggota Komite II asal Provinsi Sulawesi Barat, Pdt. Marthen, meminta agar UU yang berkaitan dengan transportasi harus selalu dapat mengikuti berkembangan jaman.

Sekarang ini perkembangan teknologi semakin cepat, akibatnya banyak muncul bisnis transportasi baru, seperti transportasi berbasis daring, dan juga moda-moda transportasi yang berbeda.

Contohnya mobil tanpa supir yang sedang dikembangkan di luar negeri. Undang-undang transportasi harus dapat memprediksi perkembangan teknologi tersebut, sehingga ke depannya tidak gagap dalam menghadapi perkembangan transportasi.

"Teknologi yang berkembang cepat itu harus kita antisipasi. Kita harus membuat Undang-Undang yang tidak hanya bisa dipakai untuk tahun ini dan tahun depan, tapi juga masa depan," tukasnya. (J01/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments