Senin, 20 Jan 2020
  • Home
  • Dalam Negeri
  • Berperan Penting dalam Lindungi TKI, Ditjen AHU Raih Penghargaan

Berperan Penting dalam Lindungi TKI, Ditjen AHU Raih Penghargaan

Admin Senin, 10 Desember 2018 20:28 WIB
Jakarta (SIB) -Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 pada 2018. Penghargaan yang diterima merupakan kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri dari Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Menlu Retno kepada Ditjen AHU Kemenkum HAM dan diterima langsung oleh Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar pada Jumat (7/12). Penyerahan penghargaan ini dilakukan dalam acara malam penganugerahan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) 2018 di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

"Ini adalah refleksi ungkapan terima kasih kami sekaligus pengakuan tulus akan peran penting yang diberikan dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri," ujar Retno dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/12).

Menurutnya, penghargaan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan peran pentingnya dalam upaya memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri.
Ia pun mengatakan Kemlu juga mencatat sejumlah peran penting yang telah dilakukan Ditjen AHU, antara lain penentuan status kewarganegaraan bagi sekitar 2.500 persons of Indonesians descents (PIDs) yang sudah hidup tiga generasi di Filipina Selatan tanpa status kewarganegaraan dan penanganan amnesti bagi 105 ribu WNI tidak berdokumen di Arab Saudi.

Saat ini, lanjutnya, diperkirakan masih terdapat puluhan ribu orang berlatar belakang Indonesia yang tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan di berbagai negara di dunia.

Selain Ditjen AHU, instansi pemerintah lainnya yang menerima penghargaan adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Penghargaan diberikan atas peran besar dalam upaya bersama menangani kasus-kasus WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.
Penghargaan HWPA untuk perlindungan WNI merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Menlu RI kepada 7 kategori individu, kelompok, dan organisasi di Indonesia maupun di luar negeri. Kategori tersebut dinilai telah memberikan kontribusi Beyond the Call of Duty di bidang perlindungan WNI di luar negeri.

Dewan juri HWPA terdiri atas tokoh-tokoh independen yang merepresentasikan unsur pemerhati isu HAM, hukum, akademisi, media, dan masyarakat madani.

Cahyo Rahadian merasa bangga dan terhormat mendapat penghargaan HWPA 2018 dari Kemlu dan akan terus memotivasi jajaran Ditjen AHU untuk menyelesaikan sisa status WNI keturunan yang ada di luar negeri. "Kita akan menyelesaikan status WNI keturunan yang ada di luar negeri seperti wilayah Mindanao Selatan, dan Jeddah, Arab Saudi," kata Dirjen AHU.

Cahyo pun mengaku selama ini telah melakukan berbagai upaya perlindungan WNI di luar negeri, di antaranya memberikan penegasan status kewarganegaraan di wilayah Mindanao Selatan, Filipina.

Ada pula hasil Pilot Solution Mission pihak UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) dan Department of Justice di Filipina dengan 8.745 orang warga keturunan Indonesia yang telah mengikuti proses registrasi selama 2014 hingga 2017.

Ia juga mengatakan, berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan penegasan status kewarganegaraan dengan mengeluarkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat ini menyatakan mereka adalah warga negara Indonesia dan terdaftar dalam database yang dimiliki KJRI Davao City, sehingga mereka terhindar dari status tanpa kewarganegaraan (stateless).

Ada pula rangkaian penyelesaian permasalahan kewarganegaraan Republik Indonesia di dalam dan luar negeri yang telah dilakukan oleh Ditjen AHU. Salah satunya di wilayah Mindanao Selatan, Filipina, yang pertama kali diberikan pada 2016 dan 2017 kepada sebanyak 2.425 PIDs. Mereka telah ditetapkan sebagai warga negara Indonesia dan telah mendapatkan Surat Penegasan Status Kewarganegaraan.

Upaya selanjutnya adalah penegasan status kewarganegaraan di wilayah Jeddah dan Riyadh di Arab Saudi. Kegiatan penegasan status kewarganegaraan di Jeddah dilakukan pada Juni 2017 dan telah diberikan kepada 1.305 orang. Sedangkan di wilayah Riyadh, penegasan dilakukan sejak Juni 2017 dan telah diberikan kepada 157 orang. (detikcom/l)
Editor: Admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments