Selasa, 10 Des 2019

Aprindo Minta Keleluasaan Penetapan Harga Kantong Plastik

Senin, 15 Februari 2016 11:56 WIB
Jakarta (SIB)- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta keleluasaan untuk menetapkan harga kantong plastik berbayar yang akan diujicobakan pemerintah pada 21 Februari 2016 di sejumlah kota dan provinsi. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu mengatakan melalui kebijakan kantong plastik berbayar pihaknya berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik.

Ketika hendak berbelanja, konsumen disarankan membawa tas belanja sendiri atau akan diminta membeli kantong plastik maupun tas belanja yang dapat dipakai berulang (reuseable) di toko-toko anggota Aprindo, ujar Roy. Peritel juga akan membantu pemerintah mensosialisasikan terlebih dahulu dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media serta melakukan pemasangan poster di toko agar konsumen mengerti dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan.

Apabila kebijakan ini berhasil diterapkan, beban peritel dari pembelian kantong plastik dapat dialokasikan untuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility (CSR) peritel modern bagi lingkungan. Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan keleluasaan kepada pengusaha ritel dalam menentukan harga jual kantong plastik dan mengatur mekanismenya.

Selama masa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harga jual kantong plastik berbayar yang ingin Aprindo terapkan adalah sebesar Rp200 termasuk PPN, ini merupakan harga yang disubsidi oleh peritel agar tidak memberatkan konsumen. Selain meminta keleluasaan dalam penetapan harga kantong plastik berbayar Aprindo juga berharap pemerintah tidak menetapkan peraturan daerah (perda) yang mengatur kantong plastik tersebut.

Implementasi kebijakan kantong plastik berbayar di daerah, menurut Roy, tidak memerlukan perda karena status barang tersebut akan diberlakukan seperti barang dagangan lainnya yang menjadi otoritas dan mekanisme peritel selama ini. Aprindo khawatir tren belanja konsumen ke ritel modern menurun akibat kebijakan ini.

Pemerintah juga harus melindungi semua sektor industri agar bisa tumbuh, termasuk diantaranya sektor ritel yang berada di hilir dan merupakan industri padat karya, ujar dia. Roy menegaskan bahwa peritel sepakat tidak ingin menggunakan kelebihan hasil penjualan kantong plastik sebagai donasi untuk berbagai aktivitas sosial.

Dana CSR sumbernya tetap dari perusahaan, dengan menekan biaya perusahaan tentunya dana perusahaan untuk CSR dapat meningkat. Menurut dia, pemerintah sudah berinisiatif membuatkan aturan, pengusaha memberikan dukungan dan menjalankannya dengan harapan respon masyarakat juga positif.

Data Nielsen 2015 menyebutkan, pangsa pasar industri ritel atau toko swalayan (minimarket, supermarket, hipermarket, dan perkulakan) di Indonesia hanya sebesar 26,0 persen sedangkan ritel pasar rakyat mencapai 74,0 persen. Artinya, kebijakan ini hanya akan berhasil jika semua peritel baik toko swalayan maupun pasar rakyat menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar secara simultan. (Ant/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments