Selasa, 20 Agu 2019

Kisruh Penyusunan APBD

Ahok Lebih Suka DPRD DKI Gunakan Hak Interpelasi

Jumat, 20 Februari 2015 23:02 WIB
Jakarta (SIB)- Kendati DPRD sudah memutuskan penggunaan Hak Angket (minta pendapat), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru menantang dewan menggunakan hak interpelasi (hak bertanya).

Menurut Ahok, hak interpelasi lebih bagus karena akan ada pertanyaan dan jawaban, sehingga bisa buka- bukaan menyangkut kebijakan anggaran.

"Saya bilang kalau hak interpelasi lebih bagus, supaya bisa lebih jelas. Kalau hak interpelasi, kan hak tanya, saya bisa jawab. Kalau mereka tidak berani gunakan hak interpelasi, bagaimana saya mau jawab," ujarnya,  Selasa (17/2).

Menurut Ahok, pihaknya tidak mau ambil pusing dengan hak angket yang akan digunakan oleh DPRD tersebut. Dirinya mengaku akan tetap bekerja fokus menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta. "Saya tidak mau pusing, kerja sajalah. Banjir begitu banyak, pusing mikirinnya. Kerja saja," pungkasnya.

James Arifin Sianipar, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, mengatakan, seharusnya Ahok menghormati hak dewan dalam kebijakan anggaran. "Langsung atau tidak langsung Ahok  telah mendegradasi fungsi yang melekat pada dewan yakni legislasi, budgeting dan monitoring. Okelah kalau Ahok mau menerapkan electric budgeting untuk transparansi dan akuntabilitasi tapi tidak harus mendistorsi legislatif," tandas James.

Menurutnya, mestinya perselisihan itu tidak akan terjadi jika political will yang terkandung dalam penyusunan APBD bertujuan semata untuk pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik. "Gubernur mestinya fokus pada public empowering (pemberdayaan masyarakat) agar tercipta iklim good and clean goverment. Sebab disharmonisasi antara eksekutif dan legislastif harganya terlalu mahal, yakni tersendatnya pembangunan Jakarta yang justru menjadi hakekat keberadaan Pemda itu sendiri," pungkas Bendahara Fraksi Nasdem DPRD DKI ini. (PK/c)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments