Selasa, 19 Nov 2019

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner:

Ada Beberapa Pasal Krusial Dalam RUU Ibukota Negara

admin Rabu, 11 September 2019 10:12 WIB
Emrus Sihombing
Jakarta (SIB) -Draft RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah selesai disusun, akan diajukan pada penghujung tahun ini ke DPR-RI untuk mendapat pembahasan serta kemudian disahkan menjadi Undang Undang (UU).

Dari perspektif komunikasi politik ada beberapa pasal krusial yang perlu dimuat dalam RUU agar cita-cita IKN yang baru benar-benar dapat direalisasikan di Kaltim, untuk mewujudkan "mimpi" bersama memiliki ibu kota yang bersih, hijau, smart, indah, teratur dan memiliki peradaban tinggi.

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner Emrus Sihombing menyatakan hal itu kepada wartawan, Selasa (10/9) di Jakarta.
Dikatakan, keempat pasal yang krusial tersebut adalah berikut ini. Pertama, harus dimuat agar Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang menghindari mengkampanyekan pembatalan pembangunan IKN.

Hal ini sangat penting agar ke depan pembangunan IKN tidak dipolitisasi dalam agenda politik lima tahunan, sehingga tidak terjadi seperti di Jakarta mengkampanyekan penghentian pembangunan di area reklamasi.

Kedua, harus dicantumkan interval waktu pembangunan IKN selesai paling lambat 20 tahun, setelah ditetapkan dalam UU.
Ketiga, perlu dicantumkan agar setiap Presiden terpilih wajib menyelesaikan pembangunan IKN per lima tahunan yang sudah ditetapkan/diagendakan dalam RUU.

Keempat, agar Gubernur/Kepala Daerah IKN yang pertama ditetapkan oleh Presiden, selanjutnya dipilih langsung oleh warga masyarakat yang memiliki KTP di wilayah IKN yang baru.

Menurut Emrus Sihombing yang lebih menarik lagi, jika Gubernur IKN dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia pada pemilu serentak lima tahunan. Dengan demikian, Gubernur sebagai pimpinan IKN Republik Indonesia, sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

Atau kemungkinan lain, Gubernur IKN ditetapkan dan diberhentikan oleh presiden. Artinya, pimpinan IKN setingkat menteri.
Kelima, dalam RUU IKN, ibu kota ini terdiri lima kota madya yang dipimpin oleh masing-masing seorang wali kota, tanpa wakil wali kota.

Atau IKN hanya satu kota madya tanpa wali kota. Gubernur/kepala daerah hanya dibantu oleh satu wakil gubernur dengan seperangkat kepala dinas sesuai kebutuhan. (J01/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments