Selasa, 15 Okt 2019
  • Home
  • Dalam Negeri
  • 3 Kali Mangkir, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Masuk DPO

3 Kali Mangkir, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Masuk DPO

admin Selasa, 09 Juli 2019 18:14 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor berencana memasukan nama tersangka kasus dugaan korupsi Dana Hibah 2018, berinisial MH dalam daftar pencarian orang (DPO).

MH saat ini merupakan staf di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor.

"Kami segera tetapkan yang bersangkutan (MH), masuk Daftar Pencarian Orang,"kata Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Kota, Yudi Indra Gunawan saat dihubungi Koran SIB, Senin (8/7).

Selain itu, Kajari Bogor Kota menegaskan selama proses pemeriksaan perkara, MH tidak kooperatif saat dimintai kehadirannya guna menjelaskan perkara yang menjeratnya sebagai tersangka dugaan Korupsi Dana Hibah.

"Yang bersangkutan sudah 3 kali dipanggil sebagai tersangka tapi tidak pernah hadir," tukasnya.

Terkait pencekalan berpergian keluar negeri, Yudi mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Muda Bidang Inteljen, DR Han Maringka.

"Karena harus mengajukan ke Jamintel,"pungkasnya.

Seperti diketahui dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di KPU Kota Bogor, Kejari Kota Bogor menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya yaitu, mantan Bendahara KPU Kota Bogor, HA sebagai tersangka dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat KPU Kota Bogor, MH.

Selain sebagai Ketua Pokja di Sekretariat KPU, MH juga berstatus ASN aktif sebagai staf di Satpol PP Kota Bogor.

Kedua tersangka diduga telah menyelewengkan dana hibah dari Pemkot Bogor tahun 2017 sebesar lebih Rp 470 juta.

Modusnya, tersangka mengadakan kegiatan di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Bogor.

Atas perbuatannya tersebut tersangka HA saat ini sudah ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

HA melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sedangkan terhadap MH dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP .(J02/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments