Minggu, 08 Des 2019

Tunda Pengesahan RAPBD

Pemprovsu Terancam Sanksi Pemotongan Anggaran

Langkah DPRD Dinilai Tepat
Rabu, 08 Januari 2014 22:09 WIB
Net
Ilustrasi pemotongan anggaran
Jakarta (SIB) - Sanksi pemotongan atau penundaan pencairan 25 persen dana tranfer daerah kini menanti Sumatera Utara. Jika dalam triwulan pertama tahun 2014 RAPBD 2014 belum disahkan, maka Kementeran Keuangan akan menerapkan sanski pemotongan atau penundaan pencairan anggaran.

"Apabila dalam triwulan pertama belum disahkan, maka Menkeu akan menangguhkan dana transfer daerah sebesar 25 persen",ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (8/1).

Selain Sumut, daerah lain yang terancam kena sanksi akibat belum mengesahkan RAPBD 2014 adalah Sumatera Barat, DKI, Riau dan Papua. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD, seharusnya RAPBD sudah disahkan dan sudah selesai di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tanggal 1 Januari 2014, APBD sudah dapat dijalankan.

Langkah DPRD Tepat

Sementara itu, Kasubdit Anggaran  Keuangan Daera, Bakir menilai sikap DPRD Sumut yang menunda pengesahan RAPBD akiibat belanja modal yang kurang dari 30 persen dinilai tepat. Langkah DPRD Sumut  mencerminkan sikap taat kepada hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Jika belanja modal tidak mencapai  30 persen, berarti RAPBD tidak memenuhi salah satu ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Cara menghitungnya adalah  belanja modal ditambah jenis belanja lain yang berkorelasi dengan barang modal,"ujar Bakir.

Ketentuan ini diatur dalam Permendagri No 27 tahun 2013 tentang Belanja Modal ayat (a) yang menyebut Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD tahun 2014 sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari belanja daerah sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014. (BR7)
T#gs DPRD
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments