Senin, 13 Jul 2020

Pansus Covid Akan Panggil Dinas Pemadam Kebakaran dan Bulog

*Pengadaan 1 Juta Masker Rp 10 Miliar Akan Dipertanyakan
Horas Pasaribu Selasa, 30 Juni 2020 22:39 WIB
Foto SIB/ Horas Pasaribu
PANSUS: Ketua Pansus Covid -19, Roby Barus memimpin rapat  Pansus, Selasa (30/6) di ruang rapat anggaran DPRD Medan. 
Medan (SIB)
Pansus Covid-19 DPRD Medan akan melaksanakan tugasnya dengan melakukan kunjungan ke RSUP Dr Pirngadi Medan, pasar-pasar, Disdukcapil dan tempat keramaian lainnya.

Pada pertemuan keempat kalinya, Selasa (30/6/2020) yang dipimpin Ketua Pansus Roby Barus, Ketua Gugus Tugas yang juga Plt Wali Kota Akhyar Nasution tidak juga menghadiri undangan rapat tersebut.

Sehingga Pansus memutuskan akan bekerja mengumpulkan data-data, apakah ada dugaan penyelewengan anggaran Covid yang sampai sekarang sudah terpakai sekitar Rp 150 miliar. Jika ada dugaan peyimpangan, Pansus akan mengusulkan agar digulirkan hak interpelasi terhadap Plt Wali Kota Akhyar Nasution.

Anggota Pansus yang hadir di antaranya, Wong Chun Sen, Sudari ST, Dame Duma Hutagalung dan Renville Napitupulu. Setelah melakukan kunjungan, Pansus akan memanggil berbagai pihak yang terkait dengan Gugus Tugas serta mitranya. Seperti Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Satpol PP, Kabag Hukum, Kadis Tenaga Kerja, Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (P2K), Infokom dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Anggota pansus Sudari mengatakan, Dirut RSU Pirngadi harus bisa menjelaskan anggaran Rp 13 miliar di Pirngadi untuk apa saja. Karena ada kabar mengatakan ada pasien yang tidak covid tapi “dicovidkan”,” kata Sudari. Data pasien yang meninggal karena Covid harus diserahkan dengan cara mengupload data dari sistem, bukan data yang diketik ulang.

Sedangkan Renvillle Napitupulu menyarankan agar memanggil Dinas Pemadam Kebakaran yang menggunakan bahan disinfektan paling banyak dan Bulog. Dia menyoroti penyemprotan disinfektan selama bulan Maret dan April dilakukan terus menerus. Sementara di bulan Mei dan Juni disaat makin tingginya pasitif Covid, penyemprotan jarang dilakukan.

Tentang Bulog kata Renville perlu dipertanyakan kenapa pengangkutan bansos seperti beras, gula, minyak dan lainnya menggunakan hitungan per kilogram, yakni Rp 200 kg. Padahal seharusnya dengan sistem per trip, per kilogram biasanya untuk angkutan antar daerah. Tarif ada aturannya dari Organda, misalnya ke Jalan Mustafa pengambilan beras menuju ke Belawan dan Selayang juga daerah dekat seperti Krakatau juga harganya Rp 200 per kilogram.

Apalagi kata dia, beras dari Bulog untuk bantuan sosial adalah medium plus.. Padahal kalau medium plus di SNI itu jelas berapa kandungan airnya, berapa beras pecahnya. Untuk itu harus diambil beberapa sampel beberapa karung beras untuk dikirimkan kepada pihak independen untuk diuji, apakah betull medium plus berdasarkan SNI.

Sementara itu Ketua Pansus Roby Barus mengatakan, Pansus dibentuk agar jangan ada penyalahgunaan anggaran untuk Covid yang bersumber dari uang rakyat. Dia mengungkapkan, ada dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pengadaan masker Rp 10 miliar untuk 1 juta warga Medan.

“Masker untuk masyarakat Medan, tapi tidak nampak, menurut informasi dibagi-bagikan di jalan. Seharusnya dibagikan melalui kepling. Saya juga sudah melihat maskernya tidak sesuai standart kesehatan, bahannya berongga-rongga, semut saja bisa masuk, sudah saya uji,” terangnya. (*)

Editor: [email protected]

T#gs pansus covid-19 Roby Barus penyemprotanMedan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments