Kamis, 06 Agu 2020

Kemenkes Keluarkan SE Tarif Rapid Test Rp150.000

Leo Bukit Rabu, 08 Juli 2020 22:33 WIB
Dok/Nita

Rapid Test

Medan (SIB)
Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi yang berlaku mulai 6 Juli 2020 sebesar Rp150.000.

Surat edaran tersebut dibuat untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat agar mudah untuk mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, saat ini masih menggunakan tarif pemeriksaan rapid test yang lama yakni Rp300.000.

Kasubag Humas RSUP H Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, surat edaran Kemenkes tersebut lantaran Indonesia saat ini sedang memproduksi rapid test lokal. Selama ini masih impor dari luar negeri sehingga harga rapid test mahal.

"Jadi saat ini Indonesia sedang mengembangkan rapid test produksi lokal. Harganya Rp75.000, itulah dasarnya surat edaran itu dibuat. Makanya tarif tertinggi itu maksimum Rp150.000. Kami sudah menghubungi produsennya, rapid test itu kosong. Sehingga RS Adam Malik saat ini masih menerapkan harga lama karena produk rapid test yang digunakan masih produk impor belum rapid test produk lokal," kata Rosario kepada wartawan di Medan, Rabu (8/7/2020).

Informasi yang diperoleh pihaknya, lanjut Rosa nama akrab Rosario, rapid test lokal akan tersedia Agustus mendatang. Sehingga bila rapid test lokal sudah tersedia dan sudah bisa dibeli, maka RS Adam Malik akan menyesuaikan tarif sesuai surat edaran Kemenkes.

"Tentunya bila sudah tersedia, kami patuh surat edaran tersebut. Selama produk rapid test lokal tadi belum ada di pasaran, kami akan tetap kenakan tarif lama karena pakai produk impor. Apalagi saat ini masyarakat mulai banyak permintaan rapid test untuk tujuan bepergian," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara dr Aris Yudhariansyah mengatakan, sejauh ini belum ada sanksi jika ada rumah sakit menetapkan tarif melebih aturan Kemenkes.

"Namun, biasanya bila sudah ada edaran dari Kemenkes maka pastinya pihak rumah sakit mengikutinya. Jika tetap ada rumah sakit yang memasang tarif di atas ketentuan Kemenkes, tentu dampaknya tidak akan ada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan mereka," kata Aris.

Saat ditanya apa kesiapan dari Dinkes Sumut jika rumah sakit tidak punya kemampuan. Aris mengaku untuk kesiapan sendiri hanya pada rumah sakit rujukan Covid-19. "Rumah sakit rujukan Covid-19 tentu akan kita bantu. Tapi kalau bukan rujukan tidak ya," sebutnya. (*)


Editor: [email protected]

T#gs Aris YudhariansyahKasubag Humas RSUP H Adam MalikKemenkesRSUP Adam MalikRosario Dorothy SimanjuntakSekretaris Dinas Kesehatan SumutCOVID-19covid 19rapid test
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments