Senin, 21 Sep 2020

KPPU Lindungi Hak Peternak di Sumut

Rickson Pardosi Kamis, 06 Agustus 2020 15:36 WIB
Foto SIB/Dok: Rickson Pardosi

Kerjasama pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan di sektor peternakan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) ‎oleh Kepala Dinas Ketahanan Panganan dan Peternakan Provinsi Sumut, M.Azhar Harahap dan Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak di Kantor Dinas Ketahanan Panganan dan Peternakan Provinsi‎ Sumut di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Kamis (6/8/2020).

Medan (SIB)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara ‎(Sumut) dan Kantor Wilayah (Kanwil) I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kerjasama dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan.

Kerjasama pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan di sektor peternakan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) ‎oleh Kepala Dinas Ketahanan Panganan dan Peternakan Provinsi Sumut, M.Azhar Harahap dan Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak di Kantor Dinas Ketahanan Panganan dan Peternakan Provinsi‎ Sumut di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Kamis (6/8/2020).

Kepala Dinas Ketahanan Panganan dan Peternakan Provinsi Sumut, M.Azhar Harahap mengatakan, dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani ternak, pemerintah terus menciptakan iklim yang kondusif‎ melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Hal tersebut, dikarenakan peluang di subsektor ini masih cukup besar dimiliki Sumut.

Disebutkan Azhar, bahwapihaknya juga memfasilitasi kelompok peternak dengan memberikan fasilitas kandang kloning, juga memberikan asuransi untuk hewan ternaknya yang mati.

‎Sementara itu, Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak menjelaskan tujuan dibentuknya Satgas Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan‎ untuk melindungi hak-hak peternak. Jangan sampai dirugikan oleh mitra perusahaan.

Ramli mengatakan Satgas ini dibentuk, karena banyak permasalahan dihadapai oleh peternak unggas dan sapi potong serta berdampak kerugian yang dialami. Dengan itu, pemerintah hadir bersama dengan KPPU untuk melindungi.

"Karena permasalahan unggas ini selalu ada setiap tahun, ada masalah turun dan ada juga naik.‎ Kalau naik, masyarakatnya marah, kalau harganya turun menimbulkan masalah kepada peternak," jelas Ramli kepada wartawan.

Ramli mengatakan pihaknya banyak menemukan antara peternak dan mitra perusahaan menjalani kerja sama tanpa disertai surat perjanjian. Sehingga perjanjian itu, banyak tidak jelas dan merugikan peternak sendiri.

Dari Satgas ini, menurut Ramli akan diketahui berapa stok unggas dan sapi potong dimiliki Sumut. Sehingga tidak ada lagi cerita tidak ada stoknya.

"Kalau ada pelanggarannya masuk ke KPPU. Disitu ada laporan, penyeledikan, masuk dalam ke pengadilan dan baru ada sanksi. Sanksinya keputusan kemitraan tersebut, Sanksinya denda Rp 5 Miliar," jelasnya.(*)

Editor: [email protected]

T#gs Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Satuan Tugas (Satgas) kerjasama
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments