Rabu, 23 Sep 2020
  • Home
  • Berita Terkini
  • F-PDIP DPRD SU Walk Out Dari Rapat Paripurna Ranperda LKPj Gubernur Terhadap APBD 2019

F-PDIP DPRD SU Walk Out Dari Rapat Paripurna Ranperda LKPj Gubernur Terhadap APBD 2019

8 Fraksi Setuju Dilanjutkan Tanpa Korum Karena Bukan Mengambil Keputusan
Firdaus Peranginangin Selasa, 11 Agustus 2020 19:59 WIB
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
Walk Out: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut walk out (keluar) dari sidang paripurna DPRD  Sumut dalam agenda pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) atas LKPj (Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban) Gubernur Sumut terhadap APBD 2019, karena dianggap sudah mengangkangi Tatib (tata tertib), Selasa (11/8/2020) di DPRD Sumut. 
Medan (SIB)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut walk out (keluar) dari sidang paripurna DPRD Sumut dalam agenda pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) atas LKPj (Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban) Gubernur Sumut terhadap APBD 2019, karena dianggap sudah mengangkangi Tatib (tata tertib).
Sikap walk out itu dinyatakan Sekretaris F-PDI Perjuangan Syahrul Efendi Siregar dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani didampingi Salman Alfarizi, dihadiri Wagub Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprovsu Hj Sabrina, Selasa (11/8) di DPRD Sumut.
Syahrul Efendi menyebutkan alasan F-PDI Perjuangan mengambil sikap keluar dari paripurna, karena pihaknya melihat paripurna pembahasan LKPj Gubernur tentang pelaksanaan APBD 2019 melanggar regulasi yang ada.
"Kami melihat satu agenda pembahasan LKPj Gubernur dipoles jadi dua agenda. Kami tetap berpedoman paripurna itu membacakan pandangan umum fraksi-fraksi, tapi nyatanya membacakan jawaban Gubernur. Artinya penyampaian pandangan umum fraksi dilewati dan tidak diparipurnakan," tandasnya.
Syahrul menjelaskan, permasalahan yang timbul berawal dari pandangan umum fraksi atas nama anggota dewan disampaikan dalam rapat Banggar (badan anggaran) dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provsu beberapa minggu lalu, sehingga F-PDI Perjuangan memilih tidak ikut menyampaikan, karena sudah menyalahi.
"Pandangan fraksi dibacakan di hadapan Banggar dan TAPD Provsu, bukan diparipurna. Ini sudah menyalahi dan mengangkangi aturan dan hak-hak dewan," ungkap Syahrul yang didampingi Wakil Ketua dan anggota F-PDI Perjuangan Rudi Hermanto, Budieli Laia, Poaradda Nababan dan Salmon Sumihar Sagala.
Selain melanggar Tatib, tambah Budieli Laia, rapat paripurna juga tidak memenuhi korum atau hanya dihadiri beberapa anggota dewan. Padahal sesuai Pasal 118 Tatib DPRD Sumut menyebutkan rapat paripurna harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota dewan.
Namun, 8 fraksi masing-masing FP Gerindra, FP Golkar, FP NasDem, F-PKS, FP Demokrat, FP Hanura, F-PAN dan FNusantara menyetujui paripurna dilanjutkan karena paripurna tersebut bukan pengambilan keputusan, sehingga tidak harus memenuhi korum.
Menyikapi hal itu, Rahmansyah Sibarani selaku pimpinan sidang mengabaikan permintaan F-PDI Perjuangan agar paripurna diskor 5 menit untuk menyamakan persepsi. Tapi tetap melanjutkan sidang paripurna yang berpedoman dengan permintaan 8 fraksi di DPRD Sumut.(*)

Editor: [email protected]

T#gs APBDF-PDIP DPRD SUWalk Out Dari Rapat Paripurna Ranperda LKPj Gubernur
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments