Islamabad (SIB)
Pasukan Pakistan menemukan paspor seorang militan Islam yang terlibat serangan 11 September selama operasi menghancurkan perlawanan Taliban di Waziristan Selatan. Stasiun televisi DawnNews seperti dilansir Reuters, Jumat (30/10), melaporkan paspor Said Bahaji- warga Maroko keturunan Jerman -termasuk bersama dokumen, senjata dan literatur jihad yang disita.
“Paspor itu memperlihatkan dia mendekati Karachi beberapa hari sebelum 9/11,” lapor DawnNews sambil memperlihatkan paspor yang diduga milik Bahaji. Nama Bahaji masuk dalam laporan Komisi 9/11 yang menyebutkan Bahaji selama delapan bulan bersama pembajak Mohamed Atta dan Ramzi Binalshibh antara November 1998 dan Juli 1999.
“Bahaji digambarkan sebagai pengikut yang tidak punya kepribadian dan pengetahuan sedikit mengenai Islam,” kata laporan itu. Berdasarkan dokumen dan disket yang disita pihak berwenang Jerman setelah serangan 9/11, Atta dan Binalshibh menggunakan komputer Bahaji untuk melakukan penelitian melalui internet. Binalshibh ditahan di Pakistan dengan bantuan FIA dan CIA tahun 2002. Mengecap pendidikan di Maroko, Bahaji kembali ke Jerman dan kuliah di Universitas Teknik Hamburg-Harburg dengan jurusan teknik listrik.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton mengecam Pakistan lantaran dianggap gagal menekan kekuatan Taliban yang ada di perbatasan negara tersebut. Hal itu diungkapkannya pada sebuah pertemuan dengan para wartawan di Lahore, Pakistan, dalam kunjungannya di negara yang akrab dengan peristiwa kekerasan itu.
“Al-Qaeda memiliki tempat berlindung yang aman di Pakistan sejak 2002. Susah dipercaya jika tak ada seorangpun dalam pemerintahan yang tahu keberadaan mereka dan tidak bisa menangkap mereka jika mereka benar-benar berusaha. Mungkin itulah permasalahannya, mereka tidak mudah dijangkau,” kata Hilary kepada media lokal dalam sebuah pertemuan di Lahore.
Belum ada reaksi dari para pejabat di Islamabad soal pernyataan Hillary tersebut. Pernyataan ini agak mengejutkan, lantaran sebelumnya ia banyak berkomentar soal sikap pemerintah Pakistan yang bisa diajak bekerjasama dalam memerangi terorisme. Sikap Hillary ini disebut-sebut juga merupakan cermin dari kekecewaan pemerintah Obama terhadap hasil yang dicapai Pakistan dalam upaya memerangi terorisme.
Saat ditanya wartawan mengapa Pakistan menjadi pusat saat memerangi terorisme, ia menyatakan bahwa Pakistan adalah tempat persembunyian dalang terorisme yang dianggap berbahaya bagi keamanan dunia. Selama ini para pejabat AS meyakini Osama bin Laden yang dicap sebagai dalang tragedi 11 September dan terorisme, beroperasi di daerah perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan.
Tetapkan Hari Berkabung
Sementara Pakistan tetapkan hari berkabung nasional pasca ledakan besar bom mobil yang meluluhlantakkan pasar padat pengunjung di Peshawar, Pakistan. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 105 orang, sedangkan 217 korban lainnya mengalami luka-luka.
“Total 105 orang tewas, 71 diantaranya berhasil diidentifikasi. 13 korban adalah anak-anak dan 27 korban adalah perempuan,” ujar salah satu dokter di Rumah Sakit Lady Reading dr Zafar Iqbal, seperti dilansir AFP, Jumat (30/10).
Militer Pakistan menyerang balik para militan, Kamis (29/10), di wilayah Kanigurram yang menjadi basis operasional militan Uzbek dan Tehreek-e-Taliban. Dalam serangan balasan tersebut dilaporkan 11 militan dan seorang tentara tewas.
Akibat serangan yang terus merajalela ini, warga sipil terjebak dalam pertarungan kedua pihak, militan dan militer Pakistan. Pusat perbelanjaan dan pasar di Peshawar pun ditutup selama 3 hari sebagai tanda berkabung. Banyak warga yang menutup rapat-rapat rumah mereka.
Bahkan ratusan sekolah di Pakistan telah ditutup sebelumnya karena takut akibat serangan yang terus meningkat. Ledakan besar pernah terjadi di Pakistan pada Oktober 2007 lalu, saat serangan dilancarkan pada mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Ledakan tersebut menewaskan sedikitnya 140 orang.
AS akan Bayar Taliban yang Membelot
Sementara itu, militer Amerika Serikat di Afghanistan akan diperkenankan membayar pejuang Taliban yang tidak lagi menggunakan tindak kekerasan untuk melawan pemerintah Afghanistan. Ketentuan ini dicantumkan dalam UU yang akan ditandatangani oleh Presiden Barack Obama.
Demikian laporan BBC di Washington, Kamis (29/10). Pembayaran imbalan ini sudah pernah dilakukan oleh Amerika di Irak untuk membujuk pemberontak agar membelot. Tetapi ini kali pertama taktik tersebut resmi diberlakukan di Afghanistan.
Kebijakan tersebut tercantum bernama Program Tanggap Darurat Panglima atau CERP. Program ini dibuat untuk memberi militer Amerika Serikat sarana membuka jalan, menggali sumur, dan memberikan bantuan kemanusiaan lain yang bersifat mendesak ke warga Irak dan Afghanistan.
Namun, di Irak, dana itu juga bisa disalurkan kepada pemberontak, asal mereka membelot. Pendukung skema CERP menyatakan, taktik ini membuat sekitar 90 ribu warga Irak yang sebelummya bersikap bermusuhan membentuk milisi lokal dan melindungi daerah dari militan. Skema ini dianggap ikut mengurangi tingkat tindak kekerasan di Irak. Kini, kewenangan yang sama diberikan kepada para panglima Amerika di Afghanistan.
Salah satu Klausul dalam RUU Anggara Belanja Pertahanan Tahunan itu menyatakan, mereka boleh menggunakan dana tersebut untuk mendukung reintegrasi ke masyarakat Afghanistan orang-orang yang meninggalkan tindak kekerasan untuk melawan pemerintah.
Total US$1,3 miliar telah dianggarkan untuk skema tersebut. Namun belum ada besaran yang ditetapkan untuk pos program reintegrasi itu. Ketua Komite Angkatan Bersenjata pada Senat Amerika Senator Carl Levin mengatakan, dana itu hendaknya dipergunakan untuk membayar para mantan pejuang Taliban untuk melindungi warga masyarakat mereka. (Detikcom/Rtr/BBC/WH/n)

This entry was posted on Sabtu, Oktober 31st, 2009 at 02:15 and is filed under Luar Negeri. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.