Washington (SIB)
Tanpa perlu berlama-lama, Presiden AS George W Bush memveto rancangan undang-undang (RUU) mengenai penarikan pasukan AS dari Irak. Ini berarti legislasi yang telah disetujui Kongres AS yang didominasi Partai Demokrat itu tidak bisa dilaksanakan. Ini merupakan veto kedua yang dikeluarkan Bush semasa kepemimpinannya. Veto pertama Bush adalah pada tahun lalu mengenai RUU riset medis.
Bush langsung menolak RUU penarikan pasukan tersebut begitu kembali ke Gedung Putih usai melakukan kunjungan ke pangkalan Angkatan Udara MacDill di Florida, AS yang merupakan markas besar Central Command AS. RUU ini mengenai penarikan tahap pertama pasukan tempur AS dari Irak yang harus sudah dilakukan pada 1 Oktober. Penarikan keseluruhan akan selesai pada 6 bulan mendatang. Demikian seperti diberitakan kantor berita AFP, Rabu (2/5).
Beberapa menit setelah Bush memveto RUU tersebut, seorang demonstran anti-perang berdiri di luar Gedung Putih dengan pengeras suara dan meneriakkan protesnya. “Berapa banyak lagi yang harus mati?” serunya berulang-ulang.
Sesuai RUU tersebut, penarikan pasukan AS akan dimulai paling awal pada 1 Juli dan selambat-lambatnya pada 1 Oktober. Di Kongres AS pekan lalu, RUU Demokrat ini disetujui dengan hanya mendapat dukungan dari 4 anggota Partai Republik.
Saat berbicara di Washington setelah menandatangani keputusan veto, Bush mengatakan, menetapkan tenggat waktu penarik pasukan pasti “mendatangkan tanggal kegagalan” di Irak. Dia mengatakan, pendanaan diperlukan untuk memberikan waktu ke strategi baru, yaitu penambahan pasukan tambahan di Baghdad, agar berhasil. Bush mengatakan, dia akan mengupayakan kompromi dengan para pemimpin Kongres. Ini baru kali kedua Bush menggunakan hak veto kepresidenan sejak menjabat.
Hari Selasa, para pemimpin Kongres yang dikendalikan oleh politisi Demokrat menandatangani RUU kontroversial yang menyetujui dana tambahan sebesar $100 miliar asalkan pasukan tempur Amerika mulai mundur tahun ini. Bush mengecam RUU itu dan menyatakan naskah hukum itu “mengganti penilaian para panglima militer kita dengan pendapat politisi”.
“Saya yakin batas waktu penarikan akan menurunkan semangat warga Irak, mendorong para pembunuh di seluruh kawasan Timur Tengah semakin berani, dan mengirimkan sinyal bahwa Amerika tidak akan memenuhi komitmennya,” kata Bush dalam pidato yang disiarkan televisi. Veto ini merupakan tahap terbaru dalam bentrokan antara Bush dengan Kongres soal kebijakan perang Irak.
Saat menanggapi veto, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan, RUU itu mencerminkan kehendak warga Amerika untuk mendapat tolok ukur atas perkembangan yang terjadi di Irak. “Kami dulu berharap presiden akan memperlakukan ini dengan sikap hormat yang memadai terhadap undang-undang bipartisan yang didukung oleh sangat banyak warga Amerika,” kata Pelosi. “Presiden menghendaki blank cheque [mandat tanpa batas]; Kongres tidak akan memberikan itu kepadanya,” katanya.
Senat pekan lalu memberikan suara 51 lawan 46, dan dengan demikian meloloskan RUU yang menyatakan penarikan pasukan harus dimulai 1 Oktober dan menetapkan target penyelesaian paling lambat 31 Maret 2008. Bush akan bertemu para pemimpin Kongres hari Rabu guna mencoba mencapai kompromi mengenai revisi RUU pendanaan untuk pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan.
Kubu Demokrat mengakui, mereka akhirnya harus memperlunak isi RUU itu sebab mereka tidak berani menanggung risiko mengurangi dukungan pasukan di tengah perang, kata Wartawan BBC James Westhead di Washington. Revisi UU itu sendiri telah disepakati oleh DPR dan Senat sebelum diajukan kembali kepada Bush. Hari Selasa kemarin merupakan ulangtahun keempat pidato Bush yang memaklumatkan operasi tempur terpenting di Irak telah berlalu. Saat itu Bush berdiri di bawah spanduk dengan tulisan “misi telah rampung”.
HOWARD PUJI VETO BUSH SOAL PENARIKAN PASUKAN DARI IRAK
Presiden AS George W Bush memveto RUU penarikan pasukan AS dari Irak. Keputusan Bush ini langsung mendapat pujian dari sekutunya di Australia, Perdana Menteri John Howard. Howard mendukung sepenuhnya sikap Bush tersebut. Menurut Howard, penarikan pasukan yang terlalu dini akan menimbulkan kekacauan di Irak. Demikian disampaikan pemimpin negeri Kangguru itu kepada media Australia, Sky News.
“Sejauh yang kami tahu, sebagai bagian dari koalisi, sikap saya jelas sama dengan sikap yang telah diambil Presiden Bush, bahwa penarikan koalisi sebelum bangsa Irak mampu mengurus diri mereka sendiri akan membuat Irak terjerumus pada kekacauan yang lebih dalam dibandingkan yang mereka alami saat ini,” kata Howard.
Menurut Howard, satu-satunya cara yang tepat untuk menentukan penarikan pasukan adalah berdasarkan kondisi keamanan di Irak. “Penarikan pasukan Amerika, begitu pula pasukan Australia hendaknya tidak didasarkan pada jadwal yang telah ditentukan sebelumnya,” tutur Howard seperti dilansir harian Sydney Morning Herald, Rabu (2/5). “Itu seharusnya menurut kondisi yang berlaku di negara itu,” imbuhnya.Veto yang dikeluarkan Bush ini merupakan veto kedua selama kepemimpinannya.
“Takkan membantu saya atau presiden, atau pemerintah AS untuk menentukan waktu penarikan pasukan, namun sebaiknya penarikan itu didasarkan pada kondisi, karena dengan adanya kondisi yang baik akan memungkinkan kita mempertimbangkan hal itu,” katanya, dan menegaskan, “Saya tetap mendukung apa yang telah dikatakan dan dilakukanBush.”
Australia menempatkan 1.400 pasukan di dalam dan sekitar Irak. Howard, yang menghadapi pemilu pada akhir tahun ini, mengaku kebijakan perangnya itu tidak populer di dalam negeri, namun menegaskan, pihaknya tidak akan digoyah karena ia percaya bahwa kebijakannya benar.
49 NEGARA PASTIKAN KEHADIRAN DI KONFERENSI IRAK
Dalam perkembangan lainnya, 49 negara telah memastikan akan menghadiri konferensi mengenai Irak di Mesir pada 3-4 Mei.. Delegasi Irak akan dipimpin oleh Perdana Menteri Nuri al-Maliki, sementara sebagian besar negara lainnya akan diwakili oleh menteri luar negeri mereka, lapor kantor berita resmi MENA
Pertemuan di tempat peristirahatan Sharm el-Sheikh di dekat Laut Merah itu — pertemuan mengenai keamanan dan lainnya di antara para donor Irak yang ditujukan untuk memotong hutang luar negeri Baghdad dan mendorong upaya pembangunan kembali — akan melibatkan semua tetangga Irak. Juga termasuk kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah wakil dari PBB, Uni Eropa, Kanada, Jerman dan Jepang.
Pertemuan Kamis akan berada dalam kerangka International Compact with Irak (ICI), yang diluncurkan di Baghdad Juli dengan dukungan PBB dan Bank Dunia. ICI akan disahkan Kamis, setelah tiga sidang, termasuk dua yang telah ditutup, menurut harian milik pemerintah Al-Akhbar.
Pada Jumat, pertemuan mengenai keamanan Irak akan membawa bersama enam tetangga Irak — Iran, Jordania, Kuwait, Arab Saudi, Suriah dan Turki — dan juga Mesir, Bahrain, Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan PBB.
Konferensi dapat juga menyaksikan pertemuan antara Menlu AS Condoleezza Rice dan timpalannya dari Iran, Manouchehr Mottaki. Itu (pertemuan) akan menjadi pembicaraan tingkat tertinggi antara kedua negara sejak Washington memutuskan hubungan dengan Teheran 1980. Suriah dapat juga menjadi pusat perhatian, dengan Washington tidak mengecualikan pertemuan antara Rice dan Menlu Suriah Wallid Muallem.
Bantah Kemungkinan Perundingan Langsung AS-Iran
Deputi Menteri Luar Negeri Iran Mahdi Mostafavi membantah laporan kemungkinan terjadinya perundingan langsung AS-Iran di sela-sela konferensi Irak minggu ini di Mesir. Iran hari Minggu menyatakan akan bergabung dengan AS dan negara-negara lain dalam dua hari konferensi Irak yang dimulai hari ini, Kamis (3/5) di Mesir.
Kepastian itu memberikan harapan Teheran akan membantu menstabilkan situasi di negara tetangganya itu dan kemungkinan melangsungkan perundingan antara pejabat tingkat tinggi Washington dan Teheran. Menlu AS Condoleezza Rice telah menyatakan ia tidak mengesampaingkan berundingan dengan Iran dan diplomat Suriah selama pertemuan di resor Sharm el-Sheik, Mesir. “Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berunding, kata Mostafavi seperti dikutip kantor berita ISNA dan dilansir Associated Press, Rabu (2/5). “Dialog dengan AS tidak sesuai dengan pra-syarat AS dan pendirian atas Iran,” katanya.
Sementara itu, jubir kemenlu Mohammad Ali Hosseini kepada stasiun televisi setempat mengatakan Iran belum menerima tawaran resmi apa pun dari Washington untuk mengadakan perundingan langsung. Hosseini mengatakan kehadiran negaranya di konferensi Irak sudah direncanakan dan Teheran sedang sibuk untuk “mempersiapkan petremuan, diskusi dan pernyataan akhir di konferensi itu.”
Hubungan AS dan Iran menegang setelah Washington menuduh Teheran memberikan senjata kepada kelompok-kelompok pemberontak Irak, namun tuduhn itu dibantah Iran. Hubungan diplomatik kedua negara putus menyusul penyerbuan ke Kedubes AS di Teheran tahun 1979. (Detikcom/Ant/AFP/AP/WH/g)

This entry was posted on Kamis, Mei 3rd, 2007 at 05:00 and is filed under Luar Negeri. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.