Jakarta (SIB)
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum mendapatkan penanganan memadai dari pemerintah. Padahal UMKM terbukti punya daya tahan luar biasa, misalnya saat krisis 1998.
“Dari segi anggaran APBN, Kementerian Koperasi dan UKM baru mendapat Rp 20 triliun. Ini belum memadai mengingat jumlah pengusaha UMKM yang mencapai 52 juta orang,” kata anggota Komisi VI DPR dari F-Golkar, Idris Laena, dalam peluncuran bukunya “Membedah UMKM Indonesia,” kemarin.
Acara dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan, anggota Komisi VI DPR.
Pemerintah, katanya, belum serius menangani UMKM. Di berbagai daerah, banyak Kepala Dinas UKM tidak mengetahui soal UMKM. “Ini menyedihkan. Saya menemui beberapa Kepala Dinas UKM, banyak yang mengakui tidak paham soal UMKM.”
Oleh karena itu, lanjutnya, solusi untuk meningkatkan UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional, jelas harus digerakkan pula dari sektor birokrasi ini. “Keberhasilan China menjadi eksportir terbesar di dunia, karena dari sektor UMKM,” katanya. (PK/d)

This entry was posted on Jumat, Juli 30th, 2010 at 06:09 and is filed under Ekonomi & Keuangan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.