Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar para kepala daerah tak sembarangan memberikan izin proyek. Apalagi yang berpotensi merusak lingkungan.
“Masalah yang menurut saya sangat serius, sudah saatnya saya harus mengemukakan ini adalah banyaknya pemberian izin. Kebanyakan pada tingkat bupati dan walikota yang ternyata membawa dampak yang negatif pada banyak hal,” ujar Presiden SBY.
Hal itu disampaikan dia saat rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/7).
“Misalnya perizinan batubara yang banyak sekali, yang kemudian pengelolaannya tidak baik, tidak menjalankan best practices, merusak lingkungan dan sejumlah kerugian yang negara,” kata dia. Read the rest of this entry »

Jakarta (SIB)
Untuk kesekian kalinya pemerintah kedodoran dalam berkoordinasi mengenai penanganan maraknya kasus tabung elpiji terbakar. Kasus yang mencolok adalah soal rencana penarikan sebanyak 9 juta tabung elpiji 3 kg eks impor.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kemarin mengatakan pemerintah akan menarik tabung elpiji 3 kg yang tak ber-SNI, diperkirakan berjumlah 9 juta tabung. Read the rest of this entry »

Pematangsiantar (SIB)
Permasalahan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang kini menjadi ‘momok’ yang menakutkan bagi para pengusaha, dan hingga sekarang masih dalam perundingan, apakah TDL akan mengalami revisi atau tidak. Ternyata permasalahan TDL tidak meresahkan para pengusaha Kota P Siantar.
“Hingga saat ini belum ada komplain/protes yang dilakukan para pengusaha Kota P Siantar terhadap TDL,” terang Humas PLN Cabang P Siantar St James Edward Sirait kepada SIB sewaktu berkunjung ke kantornya, Kamis (29/7) Read the rest of this entry »

Jakarta (SIB)
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum mendapatkan penanganan memadai dari pemerintah. Padahal UMKM terbukti punya daya tahan luar biasa, misalnya saat krisis 1998.
“Dari segi anggaran APBN, Kementerian Koperasi dan UKM baru mendapat Rp 20 triliun. Ini belum memadai mengingat jumlah pengusaha UMKM yang mencapai 52 juta orang,” kata anggota Komisi VI DPR dari F-Golkar, Idris Laena, dalam peluncuran bukunya “Membedah UMKM Indonesia,” kemarin.
Acara dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan, anggota Komisi VI DPR. Read the rest of this entry »

Jakarta (SIB)
Proses gugatan Indonesia terhadap kebijakan rokok oleh AS yang saat ini bergulir di WTO bisa memakan waktu 2,5 Tahun. Namun waktu tersebut bisa saja lebih cepat jika prosesnya tak banyak mengalami hambatan.
“Kasus itu kalau normal saja mencapai 2 sampai 2,5 tahunlah, tapi itu kalau kasus anti dumping, subsidi yang complicated,” kata Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (29/7). Read the rest of this entry »