Ternyata keadilan masih ada di negeri ini. Begitulah kira-kira ungkapan banyak orang setelah mendengar majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa ketiga janda pensiunan yang sebelumnya didakwa telah sengaja menghuni rumah dinas di kompleks Pegadaian tanpa seizin dari pihak Pegadaian, dibebaskan dari semua tuntutan hukum yang didakwakan jaksa penuntut umum. Majelis hakim PN Jaktim menolak tuntutan jaksa penuntut umum karena tuntutan tersebut dinilai prematur atau tidak dapat diterima karena masih menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung dalam sengketa permohonan peralihan hak rumah dinas milik Perum Pegadaian tersebut.
Kasus yang menimpa ketiga janda pensiunan tersebut sempat menyita perhatian publik karena menyibak rasa keadilan. Publik menilai bahwa tuntutan yang dialamatkan kepada ketiga janda tersebut sungguh tidak memiliki rasa keadilan. Hati nurani ternyata tidak lagi menjadi pertimbangan utama jaksa penuntut umum dalam memperkarakan ketiga janda tersebut. Seharusnya jalan damai atau win-win solution bisa diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tidak harus sampai ke ranah hukum, apalagi sampai menuntut mereka dengan hukuman penjara. (lagi…)

Medan (SIB)
Kasus dugaan penyimpangan pajak reklame Rp 18,5 miliar di Dinas Pertamanan Kota Medan, masih terus dalam tahap penyelidikan (Lid) tim jaksa pemeriksa di Pidsus Kejatisu sejak beberapa bulan lalu. Puluhan pihak terkait sudah dimintai keterangan, seperti para mantan Kadis Pertamanan maupun Kadis Pertamanan, termasuk pengusaha reklame dari PT SI dan PT Mul. (lagi…)

Belawan (SIB)
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan seperti perumahan, gedung perkantoran maupun berbagai fasilitas umum, puluhan ribu ton semen impor asal Pelabuhan Langkawi, Malaysia sejak awal hingga minggu terakhir bulan Juli 2010 didatangkan ke Sumatera Utara secara bertahap melalui Pelabuhan Belawan dengan menggunakan sejumlah kapal kargo. (lagi…)

- Agar Tidak Ganggu Kenyamanan, Kelancaran Usaha dan Bisnis

Medan (SIB)
Anggota DPD-RI Parlindungan Purba SH MM mendesak agar permasalahan sengketa lahan di KIM segera diselesaikan. Sehingga kegiatan bisnis dan produksi dapat semakin lancar dan kondusif di Kota Medan.
Hal tersebut diungkapkannya kepada SIB, Kamis (29/7) melalui telepon selular. Menurut Parlindungan Purba dengan terjadinya sengketa lahan khususnya di KIM Medan akan mengganggu kegiatan usaha dan produksi.
Pemerintah juga diharapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi. Serta pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah provinsi Sumut, BPN, Pemko Medan, Deliserdang, PT KIM, pengusaha maupun masyarakat dan lainnya diharapkan duduk bersama untuk membahas permasalahan sengketa lahan.
Parlindungan Purba yang juga sebagai Ketua Apindo Sumut meminta agar pihak Pengadilan Tinggi harus turun tangan untuk membantu penyelesaian terhadap permasalahan eksekusi lahan.
Jika permasalahan lahan eksekusi lahan berlarut-larut maka akan berdampak pada kelancaran dan kekondusifan usaha di kawasan tersebut. Dampak lainnya menyangkut kelangsungan para pekerja. Dengan adanya masalah ini, para pekerja/karyawan tidak bisa bekerja dengan maksimal.
Sementara itu menurut Wakil Sekretaris Apindo Johan Brain mengungkapkan saat ini para pengusaha merasa tidak nyaman dengan adanya permasalahan sengketa lahan.
Sengketa lahan di kawasan KIM perlu segera ditangani dengan serius. Karena permasalahan ini akan mengganggu kegiatan produksi dan bisnis di kawasan tersebut.
Dengan adanya sengketa tersebut lanjut Johan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Para pengusaha lanjut Johan membeli lahan dengan legal dan sesuai dengan harga pasar.
Jadi dengan adanya sengketa tersebut para pengusaha merasa dikorbankan. Untuk itulah diharapkan agar adanya sikap tegas dan penyelesaian yang cepat sehingga para pengusaha tidak merasa terganggu dan dirugikan dengan adanya sengketa tanah tersebut. (M21/q)

* Ketua DPRDSU Janji akan Dibahas Dengan Pimpinan Dewan dan Fraksi

Medan (SIB)
Puluhan buruh PT WRP Buana Multicorpora tergabung dalam FPRAPSU (Front Rakyat Anti Penindasan Sumatera Utara), kembali unjukrasa ke DPRD Sumut, Kamis (29/7) menagih janji Komisi E DPRD Sumut agar membentuk Pansus (panitia khusus) menyelesaikan persoalan PHK sepihak terhadap 386 buruh dan indikasi pelanggaran terhadap UU ketenagakerjaan yang dilakukan bos WRP asal Malaysia Mr Lee.
Beberapa perwakilan buruh korban PHK diterima Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun mengungkapkan, persoalan yang dialami ratusan buruh korban PHK semena-mena sudah berlarut-larut dan Komisi E DPRD Sumut sudah berjanji akan menyelesaikan persoalan dengan membentuk Pansus sebagai alternative. (lagi…)

Medan (SIB)
Komisi D DPRD Sumut menegaskan, Pempropsu, PT PLN dan PT SSL (Subur Sari Lastderich) harus duduk bersama membahas pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Asahan III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir, demi percepatan pembangunan proyek ‘raksasa’ tersebut, agar Sumut tidak lagi kekurangan daya listrik.
Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan manajemen PT SSL, dipimpin Ketua Komisi H Ajib Shah dan Sekretaris Komisi Ir John Hugo Silalahi MM, Kamis (29/7) di DPRD Sumut. Dalam rapat yang dihadiri segenap anggota Komisi D seperti Drs Biller Pasaribu, Mustofawiyah, Jamaluddin Hasibuan, Zulkarnain, (lagi…)

Medan (SIB)
Warga Kota Medan jangan bergembira dulu dengan putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pengelola perparkiran mengganti segala bentuk kehilangan di tempat parkir. Pasalnya, meski putusan itu dijadikan yurisprudensi namun tetap saja tidak serta merta dapat dilaksanakan.
Kepala bagian Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan Pahmi Harahap, Kamis (29/7), belum bisa memastikan kapan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut bisa dilaksanakan di Kota Medan. (lagi…)

* PLN Diminta Tidak Padamkan Listrik Selama Lomba

Medan (SIB)
Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak guna mensukseskan penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) IX di Medan, 1-7 Agustus 2010.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Drs H Bahrumsyah MM didampingi Ketua Komisi E DPRD Sumut/Dewan Pembina Panitia Pelaksana OSN IX Brilian Mokhtar pada acara “Talkshow di Stasion RRI Medan dan Prambors FM”, Rabu (28/7).
Menurutnya, sehubungan semakin dekatnya pelaksanaan OSN IX, maka pihaknya terus meningkatkan koordinasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Dinas Pendidikan Medan, Dinas Kebersihan Medan, Dinas Pertamanan Medan, Dinas Perhubungan Medan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan serta aparat Polda Sumut. (lagi…)

Malam Kekerabatan Harus Dilakukan Dengan Matang, Jangan Eporia
Kajatisu : Malam Kekerabatan Merupakan Pembinaan Umat

Medan (SIB)
Gubsu H Syamsul Arifin SE dan Kajatisu Sution Usman SH memberikan apresiasi dan dukungan pelaksanaan Malam Kekerabatan Jubileum 150 tahun HKBP, Jumat malam (30/7) di Ball Room JW Marriot Hotel. Gubsu dan Kajatisu serta unsur Muspida akan bernyanyi bareng guna memeriahkan acara tersebut yang juga akan dihadiri Ketua Nasional Edwin Pamimpin Situmorang dan panitia nasional lainnya.
Hal ini terungkap saat Ketua Umum Panitia Wilayah II Jubileum 150 Tahun HKBP DR RE Nainggolan MM, Ketua Panitia Malam Kekerabatan Ir Bintatar Hutabarat, Preses HKBP Distrik X Medan-Aceh Pdt SMP Marpaung STh, Erbindo Saragih SH, Sudung Situmorang SH, DR Januari Siregar SH, Rapotan Tambunan SH MM, Ir Mangantar Tambunan, Raja P Sirait, Ir Agus Simorangkir, Jadi Pane SPd, Ir Loren Gultom, Hanna Lore Simanjuntak, Anton Panggabean SE dan Horas Pasaribu SSos, Rabu (28/7) saat melakukan pertemuan dengan Gubsu dan Kajatisu. (lagi…)

Medan (SIB)
Walikota Medan Rahudman Harahap menetapkan lima program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 100 hari kerjanya. Kelima program prioritas itu adalah membenahi persoalan pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, menata pasar tradisional, serta membenahi pelayanan publik.
“Ini adalah wujud kesungguhan kami dalam mengimplementasikan visi misi saya bersama pak Eldin. Kelima program prioritas ini akan kami bereskan dalam 100 hari kerja masa jabatan kami,”kata Rahudman, saat memimpin apel pagi di halaman Balaikota, Rabu (28/7).
Apel pagi itu diikuti para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seluruh camat, lurah dan pegawai Pemko. (lagi…)