Jakarta (SIB)
Dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY sering mengeluarkan uneg-unegnya di hadapan publik. Terakhir, Presiden mengungkapkan bahwa ada gerakan yang mengkampanyekan pemerintahan buruk. Ungkapan SBY ini dibantah oleh Istana sebagai bentuk curhat.
“Presiden kan sangat konstruktif mengajak media untuk sama-sama membangun dengan melanjutkan yang sudah tercapai, dan meningkatkan terus perbaikan-perbaikan. Itu sisi positif, kalau ada yang mengatakan itu curhat, ya itu tidak benar,” kata Juru Bicara Presiden bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha. (lagi…)

Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) terkait rekening gendut para perwira Polri. SBY meminta Kapolri menuntaskan dugaan rekening gendut di tubuh Polri dan memperjelas informasi kepada masyarakat.
SBY memanggil Kapolri pada Sabtu (24/7) lalu. “Terkait masalah dugaan praktik mafia hukum dalam kepemilikan rekening di kepolisian, yang sering disebut rekening gendut perwira Polri, Presiden SBY telah memanggil dan meminta penjelasan dari Kapolri pada hari Sabtu lalu,” kata Staf Khusus Presiden SBY bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN Denny Indrayana dalam pesan singkat kepada detikcom, Kamis (29/7).
SBY, menurut Denny, meminta agar kepolisian memperjelas keterangan soal rekening gendut ini. Penjelasan lebih gamblang ini perlu dilakukan agar publik tidak makin bingung. (lagi…)

Jakarta (SIB)
Pengesahan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI, akhirnya diputuskan melalui pemungutan suara atau voting terbuka, walaupun dalam proses di Komisi XI dicapai keputusan melalui aklamasi.
Hal ini diputuskan setelah dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPR Jakarta, Kamis, tidak mencapai mufakat dalam menanggapi laporan hasil keputusan Komisi XI yang telah mengesahkan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI secara aklamasi. (lagi…)

Jakarta (SIB)
Kerugian yang ditanggung negara akibat pembalakan liar alias illegal Logging cukup besar. Dalam sehari, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapai Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun.
Hal tersebut diungkapkan Anggota BPK Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa dalam diskusi bertema ‘Memberantas Pembalakan Liar’ di Sekretariat Yayasan Telaga Bijak Jl Dewi Sartika No. 201 Cawang, Jakarta, Kamis (29/7).
“Hampir tiga perempat hutan alam di Indonesia telah musnah. Luas areal hutan Indonesia yang hilang dalam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilometer persegi,” kata Ali Masykur.
Ali Masykur menambahkan, kerugian ini belum termasuk dampak ekologis yang ditimbulkan seperti bencana banjir, tanah longsor, (lagi…)

Medan(SIB)
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumut I Yusri Natar Nasution SH,MM menegaskan, aparat pajak diminta menggali produk unggulan dan andalan di wilayah kerja masing-masing guna pencapaian penerimaan pajak yang tinggal beberapa bulan ini.
“Realisasi penerimaan pajak masih memprihatinkan,diminta semua aparat pajak bertekad melakukan perubahan untuk memberhasilkannya hingga Desember 2010,ujar Yusri. (lagi…)

* Ketua Peradi Tabagsel Ridwan Rangkuti SH MH Pertanyakan Dibebaskannya Pemakai Narkoba, Polres Madina Jangan Pilih Kasih

Panyabungan (SIB)
Sebanyak 6 pria 3 di antaranya berstatus PNS yang ditangkap Satuan Narkoba Polres Madina Selasa (27/7) akhirnya dilepas, Kamis (29/7) dinihari. Kapolres Madina AKBP Hirbak Wahyu Sik melalui Kasat Narkoba Iptu E Banjarnahor saat ditemui wartawan di Kantor Sat. Narkoba Polres Madina, Kamis (29/7) mengatakan, keenam orang tersebut tidak cukup bukti untuk dinaikkan berkasnya ke kejaksaan.
Dikatakan Banjarnahor, meskipun keenam orang tersebut terbukti melalui tes urine memakai Narkoba dan juga pengakuan mereka yang telah menggunakan Narkoba, pihak kepolisian tidak bisa menahan dan menindaklanjuti kasus tersebut ke kejaksaan, karena tidak mempunyai barang bukti yang kuat untuk dilimpahkan ke kejaksaan. (lagi…)

Pematangsiantar (SIB)
Ketua KPUD Kota Siantar Drs RIS bersama tiga kawannya yakni Ir DK, KP dan PS, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sedikitnya Rp807 juta dana Pemilu 2004 lalu.
Tim jaksa penyidik Kejari P Siantar Nabari Pelawi SH, Leonardo Sinaga SH, Siti Manullang SH dan Heri Santoso SH, Kamis (29/7) sudah mulai memanggil dan memeriksa saksi-saksi.
Hal itu dibenarkan Kajari P Siantar Katar Ginting SH MH melalui Kasi Pidsus Nabari Pelawi SH dan Kasi Intel Leonardo Sinaga SH kepada wartawan Kamis. (lagi…)

Sibolga (SIB)
Demo puluhan warga yang tergabung dalam wadah Indonesia Bisa menuntut pelantikan Walikota Sibolga terpilih ditunda dinilai keliru.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Fraksi P Golkar DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori kepada wartawan usai menyaksikan aksi demo yang berlangsung di depan Mapolresta di Jalan Dr FL Tobing Sibolga, Kamis (29/7).
“Demo menuntut pelantikan Walikota Sibolga terpilih pasangan Drs HM Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang AP MSP yang dijadwalkan akan dilantik 26 Agustus mendatang agar ditunda adalah keliru karena rencana pelantikan sudah sah secara konstitusi,” katanya seraya menghimbau semua pihak untuk menghormati putusan konstitusi.
Menurut dia, tidak ada lagi tawar-menawar perihal jadwal pelantikan Walikota/Wakil terpilih periode 2010-2015 karena sudah mendapat ketetapan hukum yang kuat ditambah pihak-pihak terkait sudah melakukan persiapan untuk pelantikan dimaksud. (lagi…)

Bupati Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM menerima ‘tudu-tudu sipanganon’ dari siswa dan para guru SMAN 1 Hutabayu Raja. (Foto SIB/Bongsu Pakpahan)
Pemkab Simalungun memperoleh insentif Rp 18,5 milyar dari Pemerintah Pusat

@ Bupati Drs T Zulkarnain Damanik MM pantas mendapat apresiasi dari masyarakat Simalungun

Simalungun (SIB)
Umumnya laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia kualitasnya masih dianggap relatif jelek, utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah, karena berbagai faktor seperti masih rendahnya kualitas dan kuantitas oknum aparat pengelolaan keuangan, dan belum adanya ‘grand desain’ dalam pengaturan yang komit tentang peraturan dan perundang-undangan maupun Permendagri dan Permenkeu yang tersedia. (lagi…)

Medan (SIB)
Pemprovsu tak merasa khawatir pengeloaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013 ikut melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Krakatau Steel.
“Silakan saja kalau BUMN mau ikut mengelola PT Inalum pasca 2013. Yang terpenting bagi Pemprovsu bersama 10 kabupaten dan kota di kawasan Danau Toba, pengelolaannya tetap melibatkan daerah, khususnya dalam keikutsertaaan saham,” ucap Sekdaprovsu RE Nainggolan di ruang kerjanya Kantor Gubsu di Medan, Kamis (29/7).
Menurut Nainggolan, semakin banyak pihak di dalam negeri yang terlibat dalam pengelolaan PT Inalum, justru semakin membuat baik pengembangan pabrik peleburan aluminium terbesar di Asia itu di masa depan. (lagi…)