Presiden Dinilai Bicara Terlalu Teknis
Posted in Berita Utama by Redaksi on Oktober 8th, 2008 Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keliru jika menilai krisis keuangan global saat ini serupa dengan krisis yang terjadi tahun 1998.
Presiden juga dinilai berbicara terlalu teknis terkait upaya menghadapi krisis keuangan global tersebut. Sebetulnya, yang diperlukan adalah aksi politik nyata, atau kembali ke konsep berdikari. Demikian informasi yang dihimpun SH dari sejumlah nara sumber yang dihubungi terpisah Selasa (7/10).
Pengamat Ekonomi Iman Sugema mengatakan krisis yang terjadi saat ini merupakan krisis jenis baru yang sulit diprediksi.
“Kalau krisis 1998 tidak akan terulang kembali, semua orang tahu karena sudah ada obatnya. Ini krisis jenis baru yang lebih sulit ditebak”, kata Iman Sugema, Selasa (7/10).
Ia menjalankan krisis bentuk baru yang dimulai di Amerika Serikat tersebut merupakan gejala dunia yang sedang mengalami pesimisme berlebihan. Hal tersebut, jelas Iman, terlihat ketika dampak kebijakan penyelamatan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak mampu menghentikan krisis yang terjadi. “Aksi bailout kan diprediksi bisa berdampak positif, tapi justru yang terjadi sebaliknya”, tambahnya.
Iman mengingatkan kondisi krisis saat ini sulit diterka sampai kapan. Meski secara kualitatif arahnya bisa diterka, Iman tidak yakin ada ekonom yang mampu menebak dampak dan sampai kapan bisa berakhir. “Sulit ditebak”, tuturnya.
Ia menambahkan pemerintah harus lebih fokus mengatasi nilai rupiah yang mulai goyah, inflasi dan impor yang tinggi, lemahnya ekspor yang berdampak pada terancamnya neraca pembayaran. “Lebih baik fokus ke sana daripada harus menuruti permintaan Kadin yang tidak relevan. Langkah konkret perlu agar dampaknya bisa diminimalkan”, tuturnya.
Di bagian lain, Ketua Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palar Batubara, Selasa (7/10), mempertanyakan sikap menteri di Kabinet Indonesia Bersatu menghadapi krisis keuangan global yang terkesan amat tidak punya konsep jelas. “Ini cermin dari keadaan bahwa perekonomian kita memang telah terjebak pada sistem kapitalisme internasional sehingga sampai saat ini sepertinya tak ada persiapan jelas menghadapi krisis keuangan global yang berawal dari runtuhnya industri keuangan di AS”, katanya.
“Kami berpendapat, seorang Presiden RI sesungguhnya tak perlu berbicara masalah-masalah teknis seperti itu dalam kaitan tentang upaya menghadapi krisis keuangan global”, katanya pula.
Presiden Yudhoyono telah menyampaikan 10 langkah untuk menghadapi masalah tersebut. Empat di antaranya, yaitu gencarkan penggunaan produksi dalam negeri, tangkap peluang perdagangan internasional yang dapat dimanfaatkan, perlunya pemerintah menyatukan langkah strategis dengan Bank Indonesia (BI) serta jangan lakukan politik non partisan hadapi krisis itu.
“Ini kan terlampau teknis bagi seorang Presiden. Lalu, apa kerjaan para menteri. Kami tak mau Presiden dikesankan jadi dosen untuk rakyat umum, lalu berbicara di depan televisi seperti itu”, kata Palar Batubara.
Wakil Sekjen Presidium Persatuan Alumni (PPA) GMNI Victus Murin mengusulkan, aksi politik nyata menghadapi fenomena global, khusus krisis industri keuangan. “Kembali ke konsep ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Berdikari-nya Bung Karno, seperti spirit swadeshi Mahatma Gandhi di India. Ini aksi politik nyata yang harus dilakukan, sekaligus untuk mulai melepaskan ketergantungan ekonomi maupun politik Indonesia dari sistem imperalisme serta kapitalisme global yang berpusat di Amerika serta digerakkan oleh kaki-tangannya di Singapura, Hong Kong serta Australia”, katanya.
Bagi GMNI, krisis industri keuangan global, sekaligus dalam rangka 100 Tahun Kebangkitan Nasional, sesungguhnya ini momentum sangat tepat untuk memulai gerakan aksi politik nyata tersebut. Contoh saja apa yang bisa dilakukan dan baik untuk kita tiru di India, juga China sekarang. Di sana, seorang kepala negara tidak terpengaruh untuk didorong tampil berbicara teknis menghadapi krisis keuangan global. ‘Cukup para menterinya saja. Karena apa? Mereka sudah punya modus operandi khas menghadapi berbagai gejolak global’, kata Victus Murin.
SEKTOR RIIL MASIH KUAT
Di lain pihak, ekonom Pande Raja Silalahi menegaskan kepanikan yang terjadi Indonesia sebagai imbas krisis keuangan di AS, menunjukkan kurang kuatnya instrumen ekonomi. Para spekulan bisa bermain dengan mudah di tengah aturan yang sangat longgar.
“Sudah saatnya ada early warning system (sistem peringatan diri-red) untuk mengantisipasi krisis yang bisa datang kapan saja. Lihat saja, sekarang sudah terjadi pengeringan likuiditas”, kata Pande.
Meski pengaruh krisis AS nyata di Indonesia, Pande masih optimistis sektor riil tidak akan ambruk seperti kekhawatiran banyak pihak. Namun, dia mengingatkan pemerintah harus menjaga iklim kondusif dengan menghilangkan ketidakpastian. Dia menyayangkan pemerintah yang terlambat memperkuat infrastruktur, rendahnya dana yang masuk ke masyarakat, dan daya saing yang masih lemah.
Ekonom UI Dr Darwin Zahedi Saleh menilai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen di tengah krisis ekonomi global saat ini masih realistis dan sangat mungkin dicapai. Salah satu faktor yang bisa menopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi itu adalah tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia, katanya, Selasa (7/10). “Sekitar 70 persen permintaan agregatnya itu konsumsi masyarakat dan hal ini sama seperti di India, Brasil atau AS”, ujarnya.
Menurut Darwin, besarnya jumlah penduduk Indonesia berikut tingkat konsumsinya yang juga tinggi bisa menjadi penyelamat bagi Indonesia untuk tidak ikut terpuruk ekonominya. Namun, ujar Darwin, untuk merangsang agar daya beli masyarakat tetap tinggi, pemerintah perlu memberi bekal uang kepada rakyatnya. “Kalau ekonomi lesu, pemerintah jangan ikut-ikutan lesu tapi bekali masyarakat dengan uang dan itu bisa digunakan untuk belanja mereka”, katanya.
HINDARI STRATEGI UTANG UNTUK TUTUP DEVISIT
Untuk mengurangi dampak negatif krisis global, pemerintah perlu mengubah konsep manajemen anggaran, antara lain dengan mengurangi strategi utang. Pemerintah harus segera menggerakkan sektor riil dan serius melindungi kepentingan usaha kecil menengah.
Pemerintah diminta mengubah strategi untuk membiayai defisit anggaran karena utang tidak bisa lagi diandalkan di tengah ancaman mengeringnya likuiditas global seperti saat ini.
“Pada situasi seperti sekarang ini, kita akan susah mencari utang. Negara kreditur akan fokus menangani persoalan di dalam negeri masing-masing”, kata ekonom UGM Sri Adiningsih di Jakarta, Senin (6/10).
Adiningsih juga tidak merekomendasikan pemerintah menambah utang lewat penerbitan obligasi domestik maupun global karena hal itu akan semakin membebani anggaran karena imbal hasil (yield) yang diminta investor akan semakin tinggi dalam kondisi seperti ini.
Adiningsih mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi krisis global sebagai dampak krisis keuangan yang menerpa Amerika Serikat (AS).
Menurut dia, cara paling gampang untuk mengurangi defisit adalah mengurangi belanja. Idealnya, demikian Adiningsih, pemerintah menggerakkan sektor riil sehingga penerimaan dari pajak bertambah.
“Sekarang sektor riil kita tertekan akibat krisis global. Harga-harga komoditas juga mulai anjlok”.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono di Jakarta, Minggu (5/10), mengatakan pemulihan ekonomi AS membutuhkan waktu hingga dua tahun. Menurut dia, dampak krisis di AS yang bisa melanda perekonomian Indonesia adalah pengeringan likuiditas global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Sedangkan ekonom Dradjad Hari Wibowo mengimbau pemerintah menjaga likuiditas perbankan guna mengantisipasi menyusutnya likuiditas global tersebut. Salah satu caranya adalah menaikkan penjaminan simpanan nasabah di perbankan sehingga penabung merasa aman.
“Saya mengusulkan agar penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditingkatkan menjadi satu miliar rupiah, tetapi khusus untuk deposan individu”, kata Dradjad yang juga anggota Komisi XI DPR ini. Saat ini, LPS menjamin simpanan maksimum 100 juta rupiah untuk setiap nasabah pada satu bank.
Namun, imbuh Dradjat, untuk mengubah nilai jaminan, UU No 24/2004 tentang LPS harus diamendemen terlebih dulu. Untuk menghemat waktu, bisa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).
Menanggapi hal itu, Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani menjelaskan untuk mengubah dana penjaminan, ada tiga kriteria yang mesti dipenuhi. Ketiganya adalah terjadi penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan, inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun, dan jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 persen dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.
Sementara itu, Mudrajad Kuncoro mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kepentingan perbankan. Menurut dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpotensi terimbas krisis global itu juga perlu diperhatikan.
“Saat ini, pemerintah harus segera membenahi implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, kata Guru Besar FE UGM itu.
GEJOLAK EKONOMI, DEVISA BEBAS RANGSANG SPEKULAN
Sementara itu krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke Indonesia melalui berbagai jalan. Awalnya, krisis masuk melalui pasar keuangan dan akan merambat ke sektor riil. Bahkan, keuangan negara tidak akan luput dari dampak krisis tersebut. Dampak krisis bagi Indonesia bisa makin parah akibat penerapan rezim devisa bebas.
Demikian pendapat pengamat ekonomi Dradjad Hari Wibowo dan pengamat pasar uang Parial Anwar di Jakarta, Senin (6/10).
“Cadangan devisa AS terus tergerus karena guncangan pasar keuangan membuat nilai tukar tidak stabil. Akibatnya, kondisi keuangan di sana tidak stabil”, kata Dradjad.
Dengan pasar keuangan yang goyah, lanjut dia, suku bunga di AS pasti naik. “Saat ini, suku bunga pinjaman antarbank sudah 500 basis poin (bps) di atas suku bunga The Federal Reserves”, ujar dia. Kenaikan suku bunga di AS mendorong kenaikan bunga di pasar global termasuk Indonesia.
Guncangan di pasar keuangan membuat institusi keuangan di AS tidak mampu bertahan. Lembaga keuangan yang tidak bisa bertahan diselamatkan oleh Pemerintah AS dan asetnya dijual secara cepat dan murah.
Dampaknya, nilai kekayaan tergerus sehingga permintaan domestik masyarakat AS terpengaruh. Akhirnya, sesuai hukum ekonomi, saat permintaan melemah, harga komoditas dan barang juga ikut turun. Dari sinilah kritis ekonomi AS mulai berdampak ke sektor riil. Penurunan harga komoditas dan barang di AS, demikian Dradjad, tentunya akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Sekitar 30 persen ekspor Indonesia ditujukan kepasar AS, Eropa, dan Jepang.
Parial Anwar menambahkan tidak ada pilihan lain bagi investor AS yang berinvestasi di Indonesia untuk tidak melepas asetnya berupa obligasi, saham, maupun Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
“Karena saat ini krisis, saya yakin kepemilikan asing tersebut turun. Saya yakin BI sudah mengetahui ada capital outflow. Yang harus diantisipasi adalah penyeimbangan. Apakah cadangan devisa kita kuat menahan gejolak outflow tersebut”, ungkapnya.
Parial menjelaskan keadaan ini disebabkan Indonesia masih menganut asas devisa bebas yang justru tidak membawa investor masuk untuk berinvestasi ke sektor riil, melainkan hanya mencari keuntungan.
“Negara kita menjadi ajang spekulasi. Dana mereka bisa keluar masuk kapan saja tanpa ada batas waktu. Awalnya, asas ini bertujuan merangsang investor asing berinvestasi di sektor riil”, jelasnya.
Menurut Parial, perekonomian Indonesia tidak akan pernah stabil jika tetap mengatur asas devisa bebas. Untuk itu, Bank Indonesia dan pemerintah harus bereaksi cepat bersifat antisipatif, bukan reaktif dengan cara merevisi regulasi tersebut yang sebenarnya hanya membawa keterpurukan ekonomi bangsa. (Ant/SH/KJ/c)
Komentar