Kesibukan tidak terkira terjadi kini di seluruh jalur transportasi. Bahkan Presiden pun ikut memantau perjalanan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang menempuh ratusan kilometer, untuk melakukan yang namanya ritual mudik.
Sayangnya, masih saja ada masalah yang ditemukan di beberapa titik. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan kenyamanan pada masyarakat yang ingin mudik. Di beberapa wilayah, jalan rusak tetap menjadi kendala. Terlalu lambannya persiapannya menyebabkan risiko kecelakaan meningkat tinggi.
Persoalan lainnya adalah kenyamanan kendaraan umum yang digunakan oleh masyarakat. Dalam suasana dimana permintaan meningkat sangat banyak, operator angkutan umum umumnya semakin lalai dalam memperhatikan keselamatan dan keamanan penumpang. Akibatnya, kecelakaan fatal tidak jarang menjadi sebuah fenomena yang seolah tidak terhindarkan.
Inilah yang seharusnya menjadi fokus dari pemantauan pengamanan jalur mudik yang melibatkan instansi terkait antara lain polisi dan tentara serta Departemen Perhubungan. Pekerjaan yang harus diselesaikan amat besar, sementara masalah yang dihadapi semakin banyak.
Masalah yang kita lihat di lapangan adalah, posko yang dibangun bersama sering tidak berfungsi sekali. Benar memang kita menemukan banyak merk yang menyatakan bahwa posko tersebut adalah posko bersama. Namun sampai dengan beberapa hari menjelang puncak arus mudik, kebanyakan aparat yang terlibat masih saja belum memaksimalkan perannya. Bahkan ada posko di beberapa wilayah yang aparatnya hanya menonton perjalanan lalu lintas.
Dilihat dari soal tanggung-jawab, keberadaan posko tersebut memang merupakan tanggung-jawab pemerintah. Hal ini merupakan peran yang diberikan kepada pemerintah sebagai operator perhubungan yang utama, dan yang memegang regulasi terhadap perjalanan dan kenyamanan masyarakat tadi. Adalah tugas pemerintah menyusun strategi pengendalian keamanan jalur mudik.
Tetapi yang kita perlu sorot adalah, keberadaan posko-posko seperti ini tidak juga mampu meminimalisir kecelakaan bahkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah bisa saja menyatakan bahwa keterbatasan personil dan anggaran adalah alasan utama.
Namun tidak juga dapat dipungkiri oleh pemerintah bahwa selama ini persiapan jalur mudik hanyalah dilakukan beberapa pekan saja. Pemerintah seolah tidak menggunakan logika normal bahwa yang namanya Hari Raya sudah tertentu bulannya, dan karena itu harus segera dipersiapkan dengan baik mengingat derajat kepastiannya tadi. Peran pemerintah daerah sendiri hampir tidak ada dalam membantu mengkoordikasikan masalah ini.
Kita banyak mendengar keluhan warga masyarakat yang menyatakan hal yang itu-itu juga setiap tahunnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hampir tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pelayanan publik yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah selama ini.
Persoalan lain yang penting untuk dikedepankan di sini adalah bahwa jalur mudik dan nanti arus balik adalah jalur yang secara teknis, akan memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi untuk dikendalikan. Karena itu, kalau tidak mampu, aparat polisi bisa melibatkan warga masyarakat yang kita tahu selalu siap melakukan tindakan yang sesederhana apapun itu, tetapi mampu meringankan beban petugas yang pastinya akan bekerja keras (***)

This entry was posted on Sabtu, September 27th, 2008 at 2:27 am and is filed under Tajuk Rencana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.