UKM Sektor Pariwisata Sumut Perlu “Kucuran” dari Rp10 Triliun Dna “CU”
Posted in Pariwisata by Redaksi on September 21st, 2008 Medan (SIB)
Kalangan dunia usaha dan praktisi bisnis di Sumut menilai para pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor pariwisata di daerah ini perlu mendapat perhatian dan bagian dari ‘kucuran’ dana kredit umum sebesar Rp 10 triliun lebih yang berasal dari perbankan nasional selama ini.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Propinsi Sumut, Daniel T Fernando Sinambela SH menyatakan volume dan komposisi UKM di Sumut secara visual tampak berimbang antara kalangan berpengalaman (baca: kaum tua - Red) dengan kalangan wiraswasta muda, namun nyaris tak kelihatan geliat usahanya di bidang pariwisata.
“Ada Rp 10 triliun lebih dana perbankan secara nasional yang bisa dikelola dan digunakan sebagai credit union (CU) dalam mempertahankan serta mengembangkan usaha-usaha ekonomi rakyat (UKM-UKM) yang selama ini menjadi sektor andalan ekonomi negara. Untuk itu, UKM sektor pariwisata juga harus perlu dapat perhatian agar memperoleh kucuran dana itu. Sektor pariwisata juga ada UKM-nya, jangan hanya dipandang sebagai sektor bisnis besar seperti hotel-hotel bintang, biro travel, jasa konvensi, dsb”, papar Daniel kepada pers di Medan, Kamis (18/9) .
Dia mengutarakan hal itu ketika mengunjungi beberapa sanggar kerajinan (hasta karya) di salah satu desa di Sei Rampah (Kab Serdang Bedagai) yang memproduksi aneka jenis cinderamata tradisionil. Bersama Paulus Ronald dari DPD Partai Kedaulatan Propinsi Sumut, Daniel dan rombongan menyatakan pihaknya dari HIPMI atau BPD ARDIN Sumut siap menjembatani dengan pihak hotel dan travel di daerah ini, agar produk-produk cinderamata itu bisa dipajangkan sebagai sampel barang yang kemudian bisa dipesan, atau langsung dibeli di sanggar ketika para calon pembeli atau turis itu melintas saat akan ke Parapat/Danau Toba.
Mereka mencontohkan produk lukisan mahal yang sengaja dipasang di Hotel Emerald Garden Medan, selain menjadi hiasan ekslusif di sekitar lobby hotel, produk-produk lukisan itu juga bisa dibeli langsung. Biro-biro travel besar atau caunter wisata di Bandara Polonia juga dinilai layak sebagai tempat pajangan produk cinderamata atau suvenir wisata yang dihasilkan para pelaku UKM tersebut.
“Dari perbincangan dengan beberapa pengusaha kerajinan itu, kesulitan memperoleh dana berupa kredit penambahan modal dan peningkatan usaha menjadi masalah utama para pelaku UKM bidang kerajinan tersebut. Sampai-sampai, pengusaha kerajinan itu sempat melontarkan ‘kecaman kecil’ karena para pengusaha besar yang kaya tapi korup selama ini masih saja bisa dapat dana BLBI, sementara pengusaha kecil yang tak bisa korup dan pasti menggunakan dana itu untuk usaha, disamping takut denda bila nunggak, justru tak pernah dapat kredit, apalagi dengan ‘bendera’ UKM”, ujar Daniel prihatin.
Menanggapi hal ini, Ketua BPD Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Dr Drs Layari S Kaban MBA, secara terpisah menyebutkan pihaknya siap menjadi mediator yang menjembatani para UKM pariwisata daerah ini dengan pihak perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit, termasuk untuk UKM sektor pariwisata. Misalnya, pengusaha jasa pemandu dan angkutan wisata, hotel resor, pengusaha halte wisata, pengrajin dan pedagang suvenir, jasa hiburan seni-budaya, dll.
“Dalam acara dialog dengan 68 pengusaha hotel dan restoran serta pengusaha jasa rekreasi se-Kab Deli Serdang di aula Taman Rekreasi Hairos Medan belum lama ini, kami sudah tawarkan langsung konsep kemitraan praktisi pariwisata dengan perbankan. Misalnya, PHRI Sumut menjembatani ke jaringan bank BRI untuk program perolehan kredit, termasuk untuk UKM-UKM pariwisata”, katanya kepada SIB.
Di lain pihak, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut, menyatakan pihaknya siap menjadi lembaga monitor penyaluran dana-dana Credit Union (CU) tersebut, sebagaimana komitmen serupa terhadap penyaluran dana-dana kredit usaha rakyat (KUR), bantuan langsung tunai (BLT), subsidi latihan kerja (Sublak), dsb yang menjadi produk kebijakan keuangan untuk rakyat dari pemerintah.
“Pemerintah Propinsi Sumut dalam masa-masa ke depan dinilai perlu melakukan terobosan cepat dan nyata agar mampu merintis suatu kebijakan sosial ekonomi yang untuk meningkatkan taraf hidup maupun prospek bisnis para UKM, termasuk pengelolaan Rp 10 triliun lebih dana kredit ‘CU’ dari perbankan itu. Selama ini, dari total Rp 300-an triliun dana yang berpotensi sebagai kredit perbankan, namun sejak tahun 2001 lalu, rata-rata hanya Rp 22 triliun saja yang tersalur sebagai credit union kepada para UKM di Indonesia. Padahal, setiap daerah bisa memperoleh rata-rata Rp 10 triliun untuk pengembangan UKM, apalagi sektor pariwisata telah dicanangkan sebagai salah satu sumber devisa negara secara reguler”, ujar Hendrik Halomoan Sitompul SH, Gubernur LIRA Sumut, kepada SIB, Jumat (1/9) kemarin. (M9/c)
Komentar