Jakarta (SIB)
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar semua jabatan kepala dinas pendidikan di tanah air hanya diisi oleh mereka yang lulus sertifikasi guru.
“Wapres Jusuf Kalla menyanggupi bahwa ke depan kepala dinas (kadis) pendidikan harus lulus sertifikasi guru,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo seusai bertemu Wapres di Jakarta, Jumat.
Menurut Sulistiyo , saat ini di beberapa daerah posisi kadis Pendidikan banyak diisi oleh orang yang bukan berasal dari profesi pendidik. Sulistiyo mencontohkan adanya jabatan kadis pendidikan yang diisi bekas pejabat pemadan kebakaran atau yang lainnya.
“PGRI mengusulkan untuk meningkatkan mutu pendidikan maka ke depan kepala dinas pendidikan harus sarjana (S1) dan bersertifikasi. Dan Wapres menyanggupinya,” kata Sulistiyo.
Selain itu tambah Sulistiyo, PGRI juga meminta pemerintah agar sejumlah peraturan pemerintah (PP) tentang guru dan dosen segera diterbitkan.
Menurut Sulistiyo, berdasarkan UU No 20 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sejumlah PP soal guru dan dosen harus keluar selambat-lambatnya 18 bulan setelah UU 20/2005 diundangkan.
“Karena belum juga keluar PP-nya akibatnya implementasi UU Guru dan Dosen belum bisa terlaksana,” kata Sulistiyo.
Menurut Sulistiyo, Wapres menyanggupi untuk segera menyampaikannya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itulah, tambah Sulistiyo , kinerja guru belum sesuai dengan harapan.
Selain itu, tambah Sulistiyo, hak-hak guru hingga saat ini belum terpenuhi. Dalam kesempatan itu Sulistiyo juga menyambut baik anggaran pendidikan 20 persen mulai tahun 2009.
PGRI DESAK PEMERINTAH SEDIAKAN BUKU GRATIS
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk menyediakan buku-buku bermutu bagi siswa secara gratis.
“Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan buku-buku bermutu kepada siswa dengan gratis,” kata Ketua Umum PGRI Sulistiyo seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat.
Sulistiyo menjelaskan jika buku-buku bisa disediakan oleh pemerintah maka akan menghilangkan kecurigaan masyarakat kepada para guru. Selama ini, tambah Sulistiyo, para guru sering menjadi korban sistim khususnya mengenai pengadaan buku.
Selain itu, tambahnya buku-buku yang bermutu tersebut merupakan hak siswa. Dan karena itu pemerintah wajib memenuhinya.
“Kita desak pemerintah agar anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen tersebut, jangan berpihak kepada birokrasi pendidikan yakni pejabatnya, tetapi kepada siswa khususnya yang kurang mampu,” kata Sulistiyo.
Menyangkut adanya anggaran pendidikan 20 persen, Sulistiyo mengaku senang jika memang benar-benar hal tersebut terpenuhi.
“Soal anggaran 20 persen untuk APBN 2009, kami PGRI justeru menunggunya. Dan PGRI akan ikut mengawal dan mengawasinya,” kata Sulistiyo.
Mengenai pengawasan PGRI akan membentuk tim khusus yang melakukan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Namun Sulistiyo belum bisa menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengawasan yang akan dilakukan oleh PGRI. Menurut Sulistiyo pengawasan yang dilakukan PGRI untuk melihat penggunaannya.
“PGRI serius bentuk tim pengawas agar tak bebani masyarakat,” kata Sulistiyo
Selain itu PGRI juga mengusulkan agar pemerintah juga memperhatikan guru swasta. (Ant/e)

This entry was posted on Selasa, September 9th, 2008 at 2:05 am and is filed under Sekolah. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.