Indonesia Punya 40 Juta Perusahaan, Seharusnya Bebas dari Pengangguran
Posted in Ekonomi & Keuangan by Redaksi on September 6th, 2008 Medan (SIB)
Indonesia ternyata memiliki 40 juta lebih unit perusahaan skala menengah dan kecil/mikro di antara hampir 50 juta total perusahaan ril dan sehat di berbagai sektor bisnis saat ini. Sehingga, menurut Ketua Umum DPP Partai Buruh Dr Muchtar Pakpahan SH MA, Indonesia seharusnya atau bisa terbebas dari massa pengangguran, baik pengangguran dari kalangan terdidik maupun pengangguran tak terdidik.
“Pihak Depnakertrans RI bilang ada 40-an juta perusahaan skala menengah dan kecil/mikro yang beroperasi dengan baik atau sehat di Indonesia saat ini. Dengan angka itu, seharusnya Indonesia bisa bebas dari pengangguran kalau memang jumlah pengangguran saat ini sudah berkurang di bawah 10 juta orang. Artinya, dengan asumsi hanya seperempat saja (10 juta perusahaan) bisa menampung satu orang saja per perusahaan, semua pengangguran itu pasti habis…,” ungkap Muchtar Pakpahan melalui telepon selulernya dari Sipoholon, Taput, kepada SIB di Medan, Jumat (5/9) kemarin.
Dia mengutarakan hal itu di acara Sinode Godang HKBP yang berlangsung 1-7 September. Muchtar Pakpahan hadir sebagai salah satu peserta dari Gereja HKBP Duren Sawit, Jakarta. Di sela-sela kesibukannya mengikuti acara demi acara dan menjadi salah satu pembicara di Sinode tersebut, mantan calon presiden dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) tahun 2004 itu juga melakukan pertemuan singkat dengan para kadernya dari DPC-DPC Partai Buruh Tapanuli Utara (Taput) sekitarnya.
Selain melakukan resosialisasi atas lolosnya kembali Partai Buruh sebagai peserta Pemilu 2009 (bersama tiga parpol lainnya), Muchtar didampingi Ketua DPD Partai Buruh Propinsi Sumut Ir Harman Manurung dan Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PB Sumut Mangaliat Simarmata SH, juga membahas rencana aksi partai sebagaimana tertuang dalam program ‘Kesejahteraan Rakyat dalam Negara Sejahtera’ (Welfare State). Rencana aksi itu disesuaikan dengan kondisi dan isu sentral di daerah masing-masing yang diinventarisir dengan prioritas penanggulangan pengangguran di daerah-daerah.
Dengan mengangkat artikel tulisan Dr Robert Valentino Tarigan SPd (Pimpinan BT-BS Bima Medan) tentang buruh dan pengangguran yang terbit di salah satu media terbitan Medan, sebagai salah topik bahasan, mereka menyebutkan pentingnya terobosan nyata untuk membuka lahan investasi baru di setiap daerah. Investasi itu didasarkan pada potensi produk unggulan daerah setempat, khususnya untuk usaha berskala menengah dan kecil/mikro.
“Daerah-daerah juga sudah saatnya menjaring para investor baru untuk perusahaan kelas menengah dan kecil/mikro. Setidaknya ada empat kredit poin yang bisa dicapai dari kebijakan menghidupkan ekonomi daerah dan mensejahterakan rakyat, yaitu : menampung para pengangguran, mencegah arus urbanisasi, menambah devisa (PAD), dan menciptakan lapangan kerja baru. Soalnya, massa pengangguran yang bertumpuk di kota-kota besar selama ini mayoritas datang dari daerah-daerah. Tapi, kendati begitu, volume perusahaan di Indonesia secara matematis sebenarnya mampu untuk menghapuskan angka pengangguran di negeri ini. Cuma pemerintah saja yang memang belum mampu meyakinkan masyarakat agar bekerja di sektor usaha yang ada, plus juga belum mampu meyakinkan pengusaha agar menampung para pengangguran yang sebenarnya terdidik itu,” ujar Muchtar prihatin.
Dia juga menambahkan, pihaknya meragukan data Depnakertrans RI yang menyebutkan jumlah pengangguran di Indonesia saat ini tinggal 9.427.600 orang, termasuk 4.516.100 orang pengangguran terdidik. Soalnya, data resmi yang dihimpun secara kumulatif dengan konversi lintas lembaga (BPS, SBSI, ILO dll) menunjukkan angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 17 juta-an orang. Angka itu memang berkurang dibanding angka periode sebelumnya yang mencapai 20-an juta.
Muchtar pun menyayangkan alasan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi (Menakertrans) RI Erman Suparno, bahwa masih banyaknya pengangguran di Indonesia diakibatkan faktor gaji atau upah dan seleksi tempat kerja, plus para pengangguran kurang meminati sektor kerja di antara 40-an juta perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Padahal, lanjut Muchtar, Indonesia kan memiliki lembaga atau badan-badan latihan kerja yang dibiayai negara untuk melatih para calon pekerja agar memiliki keahlian atau kemampuan yang sesuai atau diinginkan pihak perusahaan. Padahal, tanpa itu pun, dengan jumlah perusahaan sebanyak 40-an juta itu, Indonesia sebenarnya bisa bebas dari pengangguran, bahkan akan terasumsi justru perusahaan itu yang kekurangan tenaga kerja. (M9/f)
Komentar