Buku Sekolah Elektronik Minim Diakses Pelajar
Posted in Sekolah by Redaksi on Agustus 26th, 2008 Padang (SIB)
Pemerintah sejak 23 Juni 2008 meluncurkan program buku murah dengan nama “Buku Sekolah Elektronik”, tetapi buku tersebut minim diakses orang tua bahkan banyak yang tidak tahu adanya bantuan pemerintah tersebut.
Anisnoni (38), seorang warga Karan, Kelurahan Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumbar, di Padang, Minggu, mengatakan, tidak pernah tahu atau diberi tahu sekolah adanya buku murah tersebut.
“Saya tidak pernah tahu adanya program buku murah dari pemerintah itu,” katanya dan menambahkan, ketiga anaknya yang duduk dibangku SD, SMP dan SMK pun tidak pernah diberi tahu di sekolah terkait program tersebut.
“Jangankan mengakses buku lewat elektronik, untuk mengikuti penerimaan siswa baru melalui sistem on line saja, kami malah banyak yang tidak paham menggunakannya dan meminta bantuan pengelola warnet,” katanya.
Anisnoni mengaku, buku-buku masih ada yang dibeli dari sekolah khususnya untuk pengambilan nilai harian yakni LKS (lembaran kerja siswa) untuk tingkat SMP dan SLTA.
“Buku-buku LKS tersebut harganya mencapai Rp8.000 per buah, dan kami bersyukur belum ada guru, baik SMP dan SLTA/SMK yang mewajibkan anak membeli buku cetak di luar dan di sekolah, selain LKS itu,” katanya.
Namun bagi orang tua yang mampu, ada yang membeli sejumlah buku cetak penunjang anak belajar di luar sekolah mulai dari harga Rp25 ribu hingga Rp30 ribu.
Karena tidak adanya penekanan wajib membeli, buku, katanya lagi, kami belum membelinya dan hanya mengandalkan buku LKS itu atau buku-buku cetak yang disediakan di pustaka sekolah yang menggunakan dana BOS.
“Untuk apa beli buku cetak, kan… bisa dipinjam di pustaka apalagi boleh dibawa pulang ke rumah untuk beberapa hari,” kata Anisnoni, buruh pemungut pinang di Kuiranji, Kota Padang.
Berbeda dengan anaknya yang masih duduk di bangku SD, Anis —yang bersuami seorang buruh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang — itu masih membeli buku di sekolah, kendati harga buku itu relatif lebih tinggi di banding di toko-toko buku.
Ia menyambut gembira adanya buku-buku murah dari pemerintah tetapi bukan melalui program elektronik, karena banyak orang tua tidak memahaminya.
Pemerintah, katanya berharap, sebaiknya langsung membagi-bagikan buku murah itu pada pelajar secara gratis, khususnya buku-buku cetak penunjang Ujian Nasional (UN), misalnya Matematika, Agama, Bahasa Indonesia, bahasa Inggeris.
“Kita berharap pemerintah mengubah pola bantuan buku murah itu menjadi gratis,” katanya.
Pemerhati masalah pendidikan anak Sumbar, Muharman meminta pemerintah agar memberikan buku-buku pelajaran pada siswa mulai tingkat SD hingga SMA secara gratis, karena anak mempunyai hak untuk mendapat informasi dan pendidikan dalam rangka mencapai derajat maksimal dari tumbuh kembangnya.
“Hak untuk mendapatkan informasi gratis itu termasuk buku telah diatur dalam UU perlindungan anak sehingga pemerintah perlu segera merealisasikannya dengan baik,” katanya. (Ant/d)
Komentar