Medan (SIB)
Tim Reses DPRD Sumut ke Dapem X menemukan banyak bangunan SD di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang rusak parah dan tidak layak lagi digunakan untuk melakukan proses belajar-mengajar, bahkan juga banyak desa di kecamatan di tiga kabupaten tersebut masih kekurangan tenaga pengajar/guru.
Temuan Tim Reses DPRD Sumut dapem X (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat) ini disampaikan Ir Edison Sianturi, Ir Taufan Agung Ginting, Ir Tonnies Sianturi dan Drs A Azis Angkat kepada wartawan, Rabu (20/8) di DPRD Sumut dan berharap Pempropsu segera membantu proses pembangunan, merehab gedung-gedung SD yang rusak dan mengatasi masalah kekurangan guru SD di desa-desa di Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
Wakil Ketua Tim Reses Dapem X Ir Edison Sianturi mengungkapkan, Pemkab Karo, Dairi dan Pakpak Bharat masih kewalahan mengatasi masalah pendidikan, karena kendalanya tidak hanya bangunan/gedung SD yang rusak dan tidak layak dijadikan tempat belajar-mengajar, tapi juga persoalan guru dan sarana/prasarana penunjang proses belajar-mengajar.
“Kalaupun ada sarana/prasarana penunjang pendidikan di daerah itu, masih belum memenuhi harapan masyarakat, seperti adanya fasilitas perpustakaan dan laboratorium. Demikian halnya tenaga pengajar masih memerlukan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara,” ungkapnya.
Disebut Taufan, masih banyak sarana/prasarana infrastruktur pendidikan harus dibenahi dan dipenuhi ketiga kabupaten tersebut, tapi dana untuk itu sangat sedikit yang dapat tertampung pada APBD masing-masing kabupaten.
Terkait hal itu, Pemkab Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sangat mengharapkan bantuan dari Pempropsu untuk mengalokasikan dana dalam P-APBD Sumut TA 2008 maupun dalam APBD Sumut TA 2009.
Tim Reses X juga melihat persoalan irigasi dan pupuk bersubsidi masih menjadi masalah krusial di tiga kabupaten tersebut (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat), karena banyaknya lahan-lahan pertanian masyarakat yang tidak memiliki irigasi.
“Kalaupun ada irigasi yang dibangun tidak lagi berfungsi. Sudah saatnya Pempropsu membangun jaringan irigasi dengan mengalokasikan anggarannya di P-APBD 2008 atau APBD 2009,” ungkapnya.
Selain irigasi, pertanian di Karo, Dairi dan Pakpak Bharat juga masih mengalami persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi khususnya jenis pupuk urea, akibat kuota pupuk tidak dipenuhi, bahkan masalah pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di 3 kabupaten itu tetap menjadi permasalahan yang sangat krusial dan berkelanjutan, jika sistem pengadaan dan pendistribusiannya tidak dirubah dan ditangani secara serius.
Persoalan ini, tim X mengharapkan eksekutif menjadikan permasalahan pupuk sebagai prioritas utama agar segera ditangani secara sungguh-sungguh dan dapat membantu para petani, karena hampir 90 persen mayoritas penduduk Karo, Dairi dan Pakpak Bharat hidup dari sektor pertanian.
Dicontohkan di Karo, dengan alokasi pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi, besar kemungkinan musim tanam Agustus-Desember 2008 dikhawatirkan tidak memuaskan. Apalagi pendistribusian pupuk sering tidak sesuai dengan musim tanam. “Untuk itu, perlu diperjuangkan penambahan kuota pupuk subsidi ke pemerintah pusat, karena yang ada sekarang baru 60 persen dari kebutuhan, sementara daerah lain banyak yang sudah mendapat kuota sampai 90 persen,” ujarnya. (M10/d)

This entry was posted on Kamis, Agustus 21st, 2008 at 2:37 am and is filed under Marsipature Hutanabe. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.