Medan (SIB)
Masyarakat dari berbagai kalangan awam, dunia usaha, praktisi, politisi, dan LSM-LSM di daerah ini tampak mulai optimis kembali atas berbagai fakta perubahan nyata yang dipaparkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan, Jumat pagi (15/8) kemarin. Tiga hal yang menjadi perhatian utama masyarakat, khususnya dunia usaha, adalah angka kemiskinan yang menurun, jumlah pengangguran yang berkurang hingga mencapai angka terendah dalam kurun 10 tahun ini, dan rasio atau posisi hutang Indonesia ke pihak asing yang juga terus mengecil.
Wakil Ketua Kamar Dagang & Industri (Kadin) Propinsi Sumut, Drs Tunggul Siagian, menyatakan sikap Presiden SBY yang menyatakan terbuka dan siap menerima serta menampung gagasan-gagasan baru dari segenap rakyat Indonesia untuk membangun bangsa ini, merupakan peluang baru, baik bagi rakyat maupun dunia usaha, untuk aktif dan proaktif mengajukan berbagai potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam gerak pembangunan, khususnya di daerah masing-masing.
“Ada peluang baru dan sekaligus tantangan khusus bagi rakyat serta dunia usaha, yang terkandung dalam pidato kenegaraan Presiden SBY kemarin. Rakyat kini, dan ke depan, benar-benar akan dilibatkan dan diperankan dalam gerak pembangunan bangsa. Sehingga, bangsa ini akan menjadi bangsa yang benar-benar dinamis,” ungkap Tunggul Siagian kepada pers di Medan, Jumat siang (15/8) kemarin.
Dia mengutarakan hal itu seusai menyaksikan siaran pidato kenegaraan Presiden SBY bersama sejumlah rekannya di kantor DPD Partai Demokrat Sumut. Fakta menurunnya angka kemiskinan di Indonesia dari 17,7 persen pada 2006 menjadi 15,4 persen pada Maret 2008 lalu, dan juga penurunan angka pengangguran dari 10,5 persen pada 2006 menjadi 8,5 persen pada Februari 2008, serta posisi penurunan rasio hutang luar negeri dari 54 persen menjadi 34 persen, dinilai para pengusaha sebagai angin segar perubahan untuk pemulihan ekonomi nasional maupun regional.
Bahkan, Ketua DPD Partai Buruh Propinsi Sumut Ir Harman Manurung selaku politisi (anggota DPRD Sumut) menilai ada hal baru yang perlu dicatat dari pidato kenegaraan Presiden SBY tersebut. Bahwa, target pemerintah untuk memposisikan Indonesia ke depan harus bebas atau tak perlu lagi berhutang kepada luar negeri, merupakan terobosan yang sangat berani dan belum pernah dicetuskan para presiden terdahulu.
Secara spesifik, upaya atau target pemerintah dalam hal ini Presiden SBY mengharapkan agar Indonesia tak perlu lagi berhutang kepada asing (luar negeri) juga mengarah pada misi mewujudkan bangsa atau rakyat yang sejahtera dalam negara sejahtera. Ini memang menjadi catatan baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia, khususnya di sektor sosial ekonomi,” papar Harman Manurung sembari menunjukkan brosur Welfare State yang selalu dibawanya.
Welfare State adalah konsep lintas program yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat di segala bidang dalam negara sejahtera, sebagaimana yang diusung dan menjadi misi utama partai atau serikat buruh di dunia, dan bagi Partai Buruh di Indonesia. Harman juga menyebutkan Presiden SBY merupakan pemimpin negara RI yang pertama mengakui dan mendukung konsep Welfare State, ketika Kongres Partai Buruh di Jakarta awal Mei 2006 lalu.
Dengan senada, Siagian dan Manurung menyebutkan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran itu merupakan mata rantai pemulihan iklim dunia usaha dalam pembukaan dan perluasan lapangan kerja. Sehingga, pada gilirannya menjadi sumber penjaringan dan peningkatan arus investasi lokal, nasional bahkan internasional.
Hal senada juga dicetuskan pemerhati ekonomi Ali Leonardi SE SH MBA dan tokoh LSM Gubernur LIRA Sumut Hendrik Halomoan Sitompul SH, bahwa mayoritas paparan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan itu memang menunjukkan kinerja pemenuhan aspirasi rakyat banyak di tengah-tengah beratnya tantangan dari berbagai pihak.
“Pemenuhan alokasi untuk pendidikan sebesar 20 persen, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah mencapai Rp8,9 triliun (per 3 Juli 2008), pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen atas inflasi 6,5 persen dengan posisi cadangan devisa mencapai USD 60 miliar lebih, dsb, jelas-jelas merupakan fakta perjuangan yang berpihak pada rakyat,” ujar Ali Leonardi dan Hendrik Sitompul, secara terpisah.
Hanya saja, ujar Sitompul yang juga calon anggota DPD RI itu, Presiden SBY dinilai masih perlu melakukan terobosan khusus untuk mengatasi sejumlah permasalahan krusial yang terjadi secara khusus di sejumlah daerah tertentu. Misalnya dalam menyikapi kasus Register 40 yang harus berpedoman pada nasib rakyat banyak dan iklim investasi masa depan. Dia mencontohkan investasi sawit di Padang Lawas itu merupakan “bibit ekonomi pribumi” yang mampu meningkatkan rakyat mandiri tanpa perlu mencari hutangan ke luar negeri. Sehingga, pihak investor, baik atas nama rakyat maupun pengusahanya (DL Sitorus) perlu dilindungi, tanpa mengabaikan hal-hal hukum yang berlaku.
Harman Manurung dari Partai Buruh mengakui pidato kenegaraan Presiden SBY kemarin memang mengundang respon dan sikap yang bervariasi di kalangan masyarakat. Ada yang langsung optimis atas fakta perubahan pada berbagai sektor sosial ekonomi selama kepemimpinan SBY. Ada yang biasa-biasa saja dan terkesan acuh, dan ada juga yang pesimis… (M9/x)

This entry was posted on Minggu, Agustus 17th, 2008 at 2:52 am and is filed under Medan Kita. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.