Belum Ada Peningkatan Signifikan Disiplin di Disdik Sumut
Medan (SIB)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin SE menilai belum tampak perubahan signifikan dalam peningkatan disiplin PNS di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut terutama mengikuti apel pagi. Hal ini diingatkan harus menjadi perhatian serius.
Penilaian tersebut dikemukakan Gubsu setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk kedua kalinya ke instansi ini, kemarin, Senin (11/8) karena hanya mendapatkan 162 orang dari 380 PNS di lingkungan Disdik Sumut yang hadir pada saat itu.
Meski diakui ada perubahan dibanding pada sidak pertama namun beliau belum puas, apalagi data tentang keberadaan PNS yang tertera pada papan pengumuman di instansi itu belum “diupdate” dan masih memakai data lama yang tidak akurat.
Gubsu mengingatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprovsu, bahwa disiplin atau etos kerja merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, kedisiplinan yang dijalankan selama ini akan menjadi indikator penilaian masyarakat.
“Kembali saya ingatkan, sesungguhnya disiplin atau etos kerja adalah kunci sukses mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya sembari menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pendidikan di Sumut
Gubsu juga menyampaikan, agar setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Karena itu, diinstruksikan kepada kepala SKPD untuk melakukan monitor dan evaluasi terhadap para staf dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
“Setiap minggu banyak SMS dari berbagai lapisan masyarakat masuk ke HP saya, terutama yang menyangkut pendidikan. Untuk itu setiap aparat terutama yang berkaitan langsung dengan bidang pendidikan untuk benar-benar meresponnya dengan sungguh-sungguh,” tegas Gubsu sembari mengingatkan perlunya kesadaran dari masing-masing pegawai.
Dalam kesempatan itu, Gubsu juga mengingatkan, bahwa saat ini sedang berada pada pertengahan triwulan ke tiga, yang seharusnya seluruh kegiatan yang dananya bersumber dari APBD ataupun APBN seharusnya sudah mencapai 70 %. “Akan tetapi, apabila di SKPD masih belum tercapai, maka melalui apel pagi ini saya ingatkan agar segera menyelesaikannya secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta bermanfaat untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan anggaran, tambahnya, perlu diadakan evaluasi dan pengawasan melekat pada setiap pelaksanaan kegiatan. Apalagi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, kenegaraan dan pembangunan adalah hal yang mutlak.
“Saya meyakini dan berpengharapan, marilah kita bekerja secara profesional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hindarilah diri dari perbuatan KKN,” jelasnya.
Sekdaprovsu Sidak di Dinas Pengairan Sumut
Sementara itu pada waktu yang bersamaan, Sekdaprovsu RE Nainggolan juga melakukan sidak apel pagi di Dinas Pengairan Sumut, Senin (11/8) dan diterima Kadis Pengairan Sumut Ir Hafas Fadillah MAP. Dalam apel yang diikuti 150 orang dari 201 orang PNS dan honorer di lingkungan Dinas Pengairan Sumut itu, Sekda menyampaikan sambutan Gubsu yang intinya agar setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Karena itu, diinstruksikan kepada kepala SKPD untuk melakukan monitor dan evaluasi terhadap para staf dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
“Saya meyakini dan berpengharapan, marilah kita bekerja secara profesional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hindarilah diri dari perbuatan KKN,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekdaprovsu RE Nainggolan juga mengingatkan bahwa kedisiplinan dapat dimulai dari yang paling sederhana. Seperti mengkancingkan baju dan kantong secara rapi, memakai topi sesuai pakaian dinas yang dikenakan, serta tetap mengenakan atribut korpri dan plat nama. (M3/p)




Komentar