Gubsu Minta Anggota DPD/DPR Asal Sumut Perjuangkan Anggaran Pembangunan untuk Sumut
Posted in Medan Kita by Redaksi on Juli 25th, 2008 Medan (SIB)
Gubsu H Syamsul Arifin SE meminta anggota DPD dan DPR RI asal Sumut dapat memperjuangkan anggaran di pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah ini. Terutama untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Hal tersebut disampaikan Gubsu dalam Rakor Komite Kerja DPR / DPD RI Pempropsu di Hotel Tiara Medan, Kamis (24/7). Hadir dalam kesempatan itu, 33 anggota DPD/DPR RI asal Sumut seperti Rambe Kamarulzaman, DR Bomer Pasaribu MSi, Drs Hasrul Azwar MM, DR Yasonna Laoly SH, Irmadi Lubis, Maruahal Silalahi, Arisman Zagoto, Jansen Hutasoit, Ir Yusuf Pardamean, Syarfi Hutauruk, Musa Ickwan, Mahadi Sinambela, dari DPD yakni Drs Yoppie S Batubara, Ir Nurdin Tampubolon, Lundu Panjaitan SH, MA dan Parlindungan Purba SH,MM, Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih, Sekdapropsu DR RE Nainggolan MM serta bupati/walikota seperti Bupati Tapteng Drs Tuani Tobing, dan Walikota Sibolga Drs Sahat Panggabean MM.
“Kita berharap para anggota DPD/DPR RI asal Sumut yang ada di Jakarta, dapat memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Sumut,” ujar Gubsu.
Menurut Gubsu, ada 19 persoalan pembangunan yang perlu diselesaikan segera di daerah ini. Di antaranya, persoalan energi, pembangunan jalan, pengairan dan banjir. “Untuk banjir, saya kira tidak hanya illegal logging saja persoalannya, tetapi pendangkalan sungai dan laut yang sudah berlangsung hampir 15 tahun juga perlu diperhatikan,” jelasnya.
Disebutkan, Sumut juga merupakan penyumbang devisa sebanyak 19,6 % untuk pemerintah pusat. Karena itu, wajar saja kalau saat ini Sumut menuntut anggaran yang lebih besar kepada pemerintah pusat untuk daerah ini.
“Saat ini Sumut penyumbang devisa sebesar 19,6 persen kepada pemerintah pusat, tapi hingga saat ini PTPN I, III dan IV belum ada hasilnya untuk Sumut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komite Kerja Komite Kerja DPR / DPD RI Rambe Kamarulzaman menyampaikan, perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Sehingga terjadi sinergi antara pembangunan daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam pengalokasian anggaran di APBN 2009 mendatang.
Menurut Rambe yang juga anggota Komisi VI DPR RI, selama ini sudah banyak perencanaan-perencanaan pembangunan di daerah ini. Namun kenyataannya hanya sebatas perencanaan, sedangkan realisasinya masih sangat minim.
“Jadi, selama ini kita hanya perencanaan, perencanaan dan hanya perencanaan. Sementara di daerah lain pembangunannya sudah selesai. Kedepan kita berharap hal ini tidak akan ada lagi,” ujarnya.
Karena itu, seluruh anggota DPD/DPRRI dapat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan anggaran untuk pembangunan Sumut di APBN 2009 mendatang. (M3/h)
Komentar