Jakarta (SIB)
Setelah 10 tahun reformasi dan 100 tahun Kebangkitan Nasional, konsolidasi demokrasi di negeri ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Kepentingan umum masih terabaikan, sementara kepentingan pribadi, kelompok, dan partai politik terus dikedepankan. Reformasi birokrasi, pengurangan angka kemiskinan, masih sebatas wacana yang hanya manis di bibir.
Hal itu diungkapkan mantan Presiden BJ Habibie dalam pidato memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional di Gedung DPD, Kamis (29/5). Karena itu, ke depan, masyarakat harus memilih pemimpin yang bekerja secara nyata, bukan hanya karena populer dan embel-embel lainnya dalam pemilu. Pemimpin yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan mengembangkan teknologi agar tidak menjadi negara terbelakang dibandingkan dengan negara lain.
Bangsa ini ke mana-mana, kata Habibie, pemimpinnya mendengungkan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Namun, semua itu tak ada nilainya kalau masyarakat tetap miskin dan penduduk tetap banyak yang menganggur.
Dalam kesempatan itu, Habibie juga menjelaskan kelembagaan politik belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Fenomena politik uang masih menggejala di mana-mana. Semangat patriotisme terdesak nilai materialisme yang rakus seiring dengan melemahnya etika dan moral dalam berpolitik.
ke depan, kata Habibie, harus ada langkah terebosan yang dilakukan bangsa ini dan dimulai pemimpin yang bekerja secara nyata. Pemerintah harus mampu membangkitkan ekonomi sosial yang mampu diperkirakan di tengah persaingan global yang tidak pasti dengan cara belajar dari kegagalan masa lalu. Bagaimanapun ekonomi nasional tak dapat dipisahkan dari ekonomi global.
Kemiskinan turun
Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng membantah pernyataan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa jumlah warga miskin akan bertambah menjadi 41,7 juta jiwa atau 21,92 persen dari total penduduk akibat kenaikan harga BBM.
“Menurut kajian BPS dan Bapennas dengan adanya BLT, kemiskinan akan turun,” kata Andi ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/5).
Seperti diberitakan, Rabu (28/5), Adi Wijaya, peneliti ekonomi LIPI, mengatakan penduduk miskin pada tahun ini akan bertambah 4,5 juta orang akibat kenaikan harga BBM. Total orang miskin diperkirakan akan mencapai 41,7 juta atau 21,92 persen dari total penduduk, jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebesar 14,8-15 persen. Jumlah orang miskin akan melonjak lebih banyak lagi jika pemerintah tidak memberikan BLT. Tanpa pembayaran kompensasi kenaikan harga BBM itu, jumlah orang miskin akan melonjak 16,5 juta menjadi 53,7 juta orang.
Pengamat politik dari Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Indra J Piliang mengatakan saat ini Indonesia hanya terdiri dari kaum elite yang memperjuangkan kepentingan elite. Oligarki menjadi benalu yang menghasilkan praksis demokrasi yang lebih egaliter dan bergerak di lingkaran penguasa.
“Ketergantungan kepada elite dan agenda-agenda elite menyebabkan kebangkitan berubah menjadi ketenggelaman,” katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (29/5).
Menurutnya, korupsi juga merajalela menjadi penyakit kronis politik dan kultural. Alih-alih membawa kesejahteraan, para pejabat dalam segala level malah terjebak dalam usaha memperkaya diri. Sedangkan, masyarakat yang termarjinalisasi sulit untuk melakukan koreksi, terutama karena kesempatan yang tersedia dalam transisi setelah orde baru memberi peluang kepada mereka hanya untuk ikut-ikutan.
“Lagi-lagi Indonesia terlambat bangun dan keluar dari krisis, ketika perilaku elite semakin tidak memiliki empati dan perspektif humanitas,” ujarnya. (SH/m)

This entry was posted on Sabtu, Mei 31st, 2008 at 9:04 am and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.