Belum sebulan kenaikan harga BBM diumumkan oleh pemerintah, sinyal kenaikan harga air minum sudah “berkibar” pula. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Presiden sendiri yang menyatakan bahwa beban utang seluruh perusahaan air minum sebesar Rp 3 trilyun akan dihapus, dan diminta dengan penghapusan tersebut mereka bisa lebih profesional bekerja.
Kenaikan harga BBM sudah memicu berbagai konsekuensi. Di lapangan, kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat sudah semakin tidak terkendali. Para pemilik sektor transportasi juga sudah menaikkan sendiri harga tanpa menunggu instruksi pemerintah.
Beban masyarakat semakin besar ditambah oleh berbagai tuntutan dan demonstrasi yang mewakili berbagai pihak baik buruh, mahasiswa, bahkan pekerja lainnya. Sementara untuk masyarakat hanya tersedia BLT itupun terbatas pada mereka yang miskin. Masyarakat lainnya terancam semakin bangkrut dengan tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 12 persen.
Semuanya memang sudah sangat luar biasa. Bahkan karena luar biasanya, ada tendensi meningkatnya penyakit stress pada masyarakat. Media memberitakan hanya dalam beberapa bulan terakhir ketika harga BBM belum dinaikkan, jumlah pengunjung sarana psikiatri dan rumah sakit jiwa terus bertambah. Belum lagi fakta adanya peningkatan dari para pengguna kantor pegadaian. Kantor yang menerima barang-barang berharga milik masyarakat itu menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar.
Yang paling fatal adalah bahwa beberapa bulan mendatang masyarakat akan menghadapi penerimaan siswa baru. Masyarakat membutuhkan pembelian baju, membayar uang sekolah dan uang pembangunan siswa, serta berbagai kebutuhan lainnya. Sementara untuk mendapatkan gaji tambahan, jelas tidak memungkinkan pada tahun ini.
Dan yang mungkin akan menjadi mimpi buruk adalah kalau harga BBM internasional ini tidak turun-turun. Jika harga terus naik dan tidak turun ke arah yang lebih baik, maka praktis tahun depan pemerintah pun akan “menyesuaikan” lagi harga BBM yang ada kini.
Masyarakat kelihatannya tidak bisa menolak karena pemerintah punya alasan bahwa mereka tidak bisa mengontrol kenaikan harga BBM internasional. Suara pemerintah selama ini selalu menyalahkan pasar internasional dan melupakan menjelaskan tanggung-jawab pemerintah yang kurang antisipatif terhadap APBN 2008. Yang akan digunakan sebagai pembenaran oleh pemerintah adalah bahwa keluarnya Indonesia dari OPEC akan menjadi alasan dibebaskannya harga minyak sesuai dengan harga pasaran internasional.
Inilah gambaran beban masyarakat. Dan kini sinyal kenaikan harga air sudah mengganggu pemikiran masyarakat. Apakah tidak ada alternatif lain?
Apa boleh buat, pemerintah memang sudah melepaskan tangan dari semua persoalan ini. Membiarkan perusahaan air minum melepaskan harga sesuai dengan tingkat kemandiriannya, hanya memperlihatkan betapa pemerintah memang tidak lagi memikirkan bagaimana supaya masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang murah dan bermutu. Masuknya asing melalui UU Air juga memperlihatkan bahwa pemerintah ingin “menjual” sumber daya pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu.
Kini, masyarakat harus mencoba melakukan negosiasi dengan pemerintah. Sembari melakukannya, apa boleh buat cara hidup hemat harus dimiliki oleh masyarakatkalau tidak ingin terus menerus tekor hanya untuk bisa bertahan hidup. Situasi sulit yang pemerintah rasakan, masyarakat pun lebih sulit lagi (***)

This entry was posted on Sabtu, Mei 31st, 2008 at 8:56 am and is filed under Tajuk Rencana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.