Medan(SIB)
Pengamat Ekonomi dan Sosial Sumut Jhon Tafbu Ritonga MEc mengatakan bahwa penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai metode kompensasi kenaikan harga BBM disebut rawan penyimpangan. Apalagi data yang dipakai oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumut masih menggunakan data tahun 2005 lalu. Sementara pengalaman saat penyaluran BLT tahun 2005 lalu banyak terjadi data yang tidak tepat sasaran pada RTM (Rumah Tangga Miskin) yang berhak menerimanya.
“Jadi data dari BPS Pusat maupun masing-masing Propinsi tahun 2005 terdapat banyak kelemahannya sejak tiga tahun lalu. Dikhawatirkan BLT ini rawan penyimpangan harus diingat data kemiskinan yang dimiliki pemerintah saat ini agak amburadul,” ujar Jhon Tafbu Ritonga kepada wartawan, Kamis (15/5).
Dikatakan, di satu sisi dengan metode BLT jumlah penduduk miskin yang terdata pemerintah ada 19,1 juta RTM atau sekitar 76,4 juta jiwa. Sedangkan data BPS Pusat yang lain menyebutkan, sekitar 38 juta jiwa.
“Jumlah data yang berbeda ini sangat aneh rasanya. Pada saat pidato Presiden 38 juta, tapi saat mengeluarkan belanja negara (APBN) disebut 76 juta RTM. Ini kan bisa timbul kecurigaan bahkan praduga terjadinya korupsi. Dan buktinya saat hasilnya dikaji ulang tahun 2006 menunjukan penyimpangan BLT itu meningkat,” ujarnya.
Hal senada diperkuat Vincent Wijaya, katanya, BLT tidak lebih obat penyakit masyarakat sifatnya kontemporer/sementara. Banyak penyalurannya yang tidak menyentuh sendi ekonomi sosialnya.
Sementara itu, Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Sumut, Drs Alimuddin Sidabalok kepada wartawan, Kamis siang mengungkapkan, penyaluran BLT di Sumut akan memakai data tahun 2005 yakni sebanyak 994.972 RTM atau KKB (Kartu Kovensasi BBM). Data ini tetap dipakai walau dalam penyalurannya di lapangan nanti ada perubahan atau penyimpangan sebesar 20 persen.
Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di kantornya Jalan Asrama Helvetia Medan, Kamis siang (15/5).
Dijelaskannya, KKB dicetak dan didistribusikan oleh PT POS Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2005 itu. Sedangkan BPS Sumut akan kembali mendata atau pemutakhiran data mulai 1 September 2008.
Dikatakan, pemutakhiran data tersebut dilakukan agar mendapat data RTM yang ‘up to date’ dan lebih vailit. Karena diperkirakan, banyak RTM yang pada 2005 masuk dalam pendataan layak menerima KKB ada yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal. Ini kita data sampai akhir Desember 2008,” ujarnya.
Menyinggung angkatan kerja di Sumut pada Pebruari 2008 sebesar 5.930.892 orang atau bertambah 283.182 orang dibandingkan Pebruari 2007. Pada periode sama, penduduk yang bekerja sebesar 5.364.414 orang, juga mengalami pertambahan sebesar 316.799 orang.
Pada Pebruari 2008 jumlah pengangguran s ebesar 556.478 orang.Tingkat pengangguran terbuka pada Pebruari 2008 sebesar 9,55 persen lebih rendah dibandingkan Pebruari 2007 sebesar 10,63 persen.
Jika dilihat dari penduduk yang bekerja dan termasuk setengah pengagguran terpaksa pada Pebruari 2008 sebesar 703.377 orang dibandingkan Pebruari 2007 sebesar 631.178 orang berarti meningkat 72.199 orang. Sebaliknya pada periode sama kelompok penduduk setengah pengangguran sukarela menurun 2.054 orang dibandingkan Pebruari 2007. Pada pebruari 2008 jumlaha penduduk setengah pengangguran sukarela sebesar 776.166 orang.
Jadi situasi ketenagakerjaan pada Pebruari 2008 ditandai dengan perubahan jumlah pekerja di beberapa sektor. Sektor yang meningkat dibandingkan Pebruarai 2007 yakni sektor perdagangan 178.342 orang, sektor pertanian 157.147 orang dan sektor bangunan 44.451 orang, ujar Alimuddin. (M8/k)

This entry was posted on Sabtu, Mei 17th, 2008 at 3:17 am and is filed under Ekonomi & Keuangan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.